Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Namun, rinciannya masih dirahasiakan.
"Kami tidak akan sampaikan karena itu masih proses awal kegiatan di penindakan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (1/5).
Kasus itu ada di tahap penyelidikan sehingga, Ali belum bisa membeberkan dugaan tindak pidana korupsinya. KPK baru bisa memberikan informasi ke publik juga kasus itu sudah di tahap penyidikan dan penuntutan. Masyarakat diharap bersabar.
Baca juga: KPK Pastikan Penelusuran Aset di Kasus Lukas Enembe Dilakukan Optimal
"Bila kegiatan penyidikan dan penuntutan kami pasti sudah informasikan kepada masyarakat melalui media sebagai bentuk transparansi KPK," ucap Ali.
Sebelumnya, Indra enggan menjelaskan pemeriksaannya. Dia malah lari saat ditanya penyidik. Dia bahkan menerobos jalur mobil keluar di Gedung Merah Putih KPK. Tidak ada sepatahkatapun yang keluar dari mulutnya.
Baca juga: KPK Tegaskan Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe Masih Diusut
Indra juga bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dia memilih langsung masuk ke mobilnya, tanpa menjawab pertanyaan pewarta. (Z-10)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved