Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Namun, rinciannya masih dirahasiakan.
"Kami tidak akan sampaikan karena itu masih proses awal kegiatan di penindakan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (1/5).
Kasus itu ada di tahap penyelidikan sehingga, Ali belum bisa membeberkan dugaan tindak pidana korupsinya. KPK baru bisa memberikan informasi ke publik juga kasus itu sudah di tahap penyidikan dan penuntutan. Masyarakat diharap bersabar.
Baca juga: KPK Pastikan Penelusuran Aset di Kasus Lukas Enembe Dilakukan Optimal
"Bila kegiatan penyidikan dan penuntutan kami pasti sudah informasikan kepada masyarakat melalui media sebagai bentuk transparansi KPK," ucap Ali.
Sebelumnya, Indra enggan menjelaskan pemeriksaannya. Dia malah lari saat ditanya penyidik. Dia bahkan menerobos jalur mobil keluar di Gedung Merah Putih KPK. Tidak ada sepatahkatapun yang keluar dari mulutnya.
Baca juga: KPK Tegaskan Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe Masih Diusut
Indra juga bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dia memilih langsung masuk ke mobilnya, tanpa menjawab pertanyaan pewarta. (Z-10)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved