Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tidak menutup kemungkinan menggelar aksi. Hal itu bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus-menerus menunjukkan sikap tak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Bisa jadi ada aksi, bisa jadi ada berbagai gerakan lainnya," kata Ketua BEM UI Melki Sadek Huang dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Presiden Jokowi Gerilya Kotak Kosong Pilpres 2024?’ Minggu (28/5).
Melki mengatakan saat ini mahasiswa tengah melakukan konsolidasi. Mereka juga mengarahkan perhatian penuh ke Pilpres 2024 agar berlangsung sesuai jadwal, langsung, jujur, dan adil.
Baca juga: Ini Penjelasan BEM UI Tentang Sindiran 'Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat'
"Manuver atau langkah kenegaraan Jokowi yang berpotensi merugikan dan membuat pemilu tidak independen, kita kawal dengan banyak cara," ujar dia.
Melki menyebut salah satu buktinya melalui sindiran 'Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat' di media sosial. Unggahan itu dinilai bentuk pengawasan supaya Kepala Negara tidak melenceng dari tugas dan fungsinya.
Baca juga: Koalisi Kawal Pemilu Nilai PKPU Pencalonan Anggota Legislatif Tentang Putusan MK
"Hari ini kami ada pembahasan apakah ada aksi dan sebagainya. Tapi postingan itu menunjukkan sikap kami untuk mengawal," tutur dia.
Sebelumnya, BEM UI mencuitkan pernyataan bernada menyindir Jokowi. "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat," tulis BEM UI. Cuitan tersebut memang merupakan bentuk kritikan BEM UI yang menilai Jokowi tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. (Z-3)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI dan instansi terkait.
Dasco sempat menyampaikan bahwa rapat ditunda bukan dibatalkan saat pagi hari. Statmen Dasco berubah menjelang sore hari.
Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.
Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.
Serorang residivis babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kepolisian mengamankan pelaku ke Mapolres Brebes.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved