Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Pemuda Lintas Iman menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah beberapa hari ini, bahkan ada yang sampai mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
Organisasi Pemuda Lintas Iman terdiri dari, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketum GP Ansor, Addin Jauharuddin, Ketum PP Pemuda Katolik, Stefanus, Ketum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketum Pemuda Konghucu, Kris Tan, Ketum Pemuda Peradah, Putu Yoga Saputra, Waketum Pemuda Gemabudhi, Wiryawan, Ketum Pemuda GPII, Masri Ikoni, dan Ketum Pemuda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi.
Untuk menghindari adanya kericuhan lagi, Sahat Sinurat pun meminta pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat
"Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat," kata Sahat dalam keterangannya, Minggu (31/8).
Selain itu, Organisasi Pemuda Lintas Iman ini juga mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
Lalu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi hingga melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," tambah Gusma dari PP Pemuda Katolik.
Selanjutnya, organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
"Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan," jelas Dzulfikar dari PP Pemuda Muhammadiyah.
Di saat yang sama, Gus Addin dari GP Ansor juga menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat.
"Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing," jelas Gus Addin. (H-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
GERAKAN Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM, menghadiri pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen.
PRESIDEN Prabowo Subianto diyakini bakal berbenah dan memperbaiki tata kelola serta kinerja pemerintahan.
PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti, Fickar Abdul Hajar mengatakan bahwa penjarahan (pencurian massal) adalah tindak pidana yang tetap bisa diproses hukum.
Seluruh pelaku kekerasan pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah sejak 25 Agustus, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat, harus diproses hukum secara transparan.
PARA tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan agama, hingga pimpinan partai politik bersepakat untuk menjaga keutuhan dan kedamaian di dalam negeri.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah, menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan keresahan terkait situasi politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved