Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani menilai kedekatan Presiden Joko Widodo dan calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak bisa dilihat dalam satu sisi saja. Sebagai presiden yang juga kader PDI Perjuangan Jokowi tidak bisa begitu saja keluar dari nilai-nilai dan gemblengan pengkaderan yang sangat kuat di partai tersebut.
“Kalau kita melihat dari peta politiknya asal mulanya dulu Jokowi sebetulnya satu darah dengan Ganjar Pranowo dan setahu saya PDIP itu partai yang sangat mendarah daging dan bagus pengkaderannya. Biasanya mereka punya habit dan semuanya itu satu aliran. Artinya internalisasi nilai mereka kuat,” ujarnya.
Donna yang dihubungi, Sabtu (27/5) menerangkan Jokowi pasti menerima instruksi partainya sehingga kecil kemungkinan manuver yang dilakukan mantan Wali Kota Solo tidak diketahui oleh partainya dan ketua umumnya.
Baca juga: Dukungan Jokowi kepada Prabowo Bukan Hal Aneh
“Pasti ada instruksi partai dan posisi dia kader juga presiden jadi dalam identitas dia sebagai kader partai sulit ketika dia punya jalur sendiri. Berbeda kalau dia mau keluar dari identitas itu,” terusnya.
Sebagai pribadi Jokowi pasti memiliki preferensi sendiri terhadap calon presiden yang akan datang namun dukungan itu tidak bisa dia tonjolkan secara lugas kepada publik dan juga partai yang sudah mengusungnya. Selain itu sulit untuk menggabungkan dua partai papan atas yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebab kedua partai punya ketetapan sikap tokoh yang diusung sebagai capres.
Baca juga: Antara Prabowo dan Ganjar, Bertanding atau Bersanding
“Pasti dari dia punya nilai-nilai kental di PDIP. Sulit kalau untuk digabungkan karena sikap gerindra. Ini dua partai besar jadi agak sulit dan memang mereka menjagokan orang bukan sembarangan. Dan saya kira pendukung Jokowi yang bukan simpatisan PDIP bisa saja ke Prabowo,” ungkapnya.
Sementara itu politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di saat yang sama menegaskan Jokowi dan Ganjar memiliki darah yang sama yakni PDIP. Para kader sudah teruji dalam berbagai momen politik setia dan tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
“Putusan partai adalah tuntunan dan arah politik perjuangan partai bagi seluruh kader yang harus diperjuangkan demi kesinambungan pembangunan indonesia,” cetusnya. (Sru/Z-7)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved