Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani menilai kedekatan Presiden Joko Widodo dan calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak bisa dilihat dalam satu sisi saja. Sebagai presiden yang juga kader PDI Perjuangan Jokowi tidak bisa begitu saja keluar dari nilai-nilai dan gemblengan pengkaderan yang sangat kuat di partai tersebut.
“Kalau kita melihat dari peta politiknya asal mulanya dulu Jokowi sebetulnya satu darah dengan Ganjar Pranowo dan setahu saya PDIP itu partai yang sangat mendarah daging dan bagus pengkaderannya. Biasanya mereka punya habit dan semuanya itu satu aliran. Artinya internalisasi nilai mereka kuat,” ujarnya.
Donna yang dihubungi, Sabtu (27/5) menerangkan Jokowi pasti menerima instruksi partainya sehingga kecil kemungkinan manuver yang dilakukan mantan Wali Kota Solo tidak diketahui oleh partainya dan ketua umumnya.
Baca juga: Dukungan Jokowi kepada Prabowo Bukan Hal Aneh
“Pasti ada instruksi partai dan posisi dia kader juga presiden jadi dalam identitas dia sebagai kader partai sulit ketika dia punya jalur sendiri. Berbeda kalau dia mau keluar dari identitas itu,” terusnya.
Sebagai pribadi Jokowi pasti memiliki preferensi sendiri terhadap calon presiden yang akan datang namun dukungan itu tidak bisa dia tonjolkan secara lugas kepada publik dan juga partai yang sudah mengusungnya. Selain itu sulit untuk menggabungkan dua partai papan atas yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebab kedua partai punya ketetapan sikap tokoh yang diusung sebagai capres.
Baca juga: Antara Prabowo dan Ganjar, Bertanding atau Bersanding
“Pasti dari dia punya nilai-nilai kental di PDIP. Sulit kalau untuk digabungkan karena sikap gerindra. Ini dua partai besar jadi agak sulit dan memang mereka menjagokan orang bukan sembarangan. Dan saya kira pendukung Jokowi yang bukan simpatisan PDIP bisa saja ke Prabowo,” ungkapnya.
Sementara itu politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di saat yang sama menegaskan Jokowi dan Ganjar memiliki darah yang sama yakni PDIP. Para kader sudah teruji dalam berbagai momen politik setia dan tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
“Putusan partai adalah tuntunan dan arah politik perjuangan partai bagi seluruh kader yang harus diperjuangkan demi kesinambungan pembangunan indonesia,” cetusnya. (Sru/Z-7)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved