Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMUNGKINAN Presiden Joko Widodo tidak mengetahui masalah yang terjadi di KPK selama ini disebut sangat kecil. Sebab permasalahan yang membuat KPK berada di titik darurat pembenahan ini seharusnya diprioritaskan Jokowi dengan segera membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK.
Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan memasuki masa akhir jabatannya sebagai presiden seharusnya Jokowi lebih mendahulukan perbaikan KPK daripada sibuk menentukan calon presiden dan wakil presiden.
“Tidak mungkin presiden tidak tahu kondisi kedaruratan KPK dengan semua problem yang selama ini ada. Seharusnya presiden meninggalkan legacy kembalikan KPK ke khitahnya berhenti cawe-cawe urusan pilpres. Pembenahan KPK ini lebih penting,” cetusnya pada Selasa (23/5).
Baca juga: KPU Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Menurutnya, komposisi pansel pimpinan KPK memiliki peran penting untuk membawa KPK kembali kepada jalurnya. Hal ini menjadi hulu yang harus diisi oleh orang-orang yang punya political will dan integritas yang baik.
“Bagi saya presiden pura-pura tidak tahu dengan kondisi kedaruratan KPK. Dia pasti tahu banyak yang harus dibenahi dalam penegakan pemberantasan korupsi.Salah satunya orang yang paham terbentuknya KPK,” sambungnya.
Baca juga: Kompolnas Singgung KPK soal LHKPN Kabareskrim Polri
Publik kini sedang meraba terkait gugatan pengajuan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi. Publik melihat belum terbentuknya pansel pimpinan KPK erat kaitannya dengan kepastian putusan MK tentang permohonan tersebut. Kondisi ini sambungnya sudah diprediksi sebelumnya bahwa KPK bisa menjadi alat politik pemerintah khususnya dalam menghadapi Pilpres 2024.
“Political will-nya harus dipastikan dan KPK sudah keluar dari track-nya. Kalau kita lihat posisi sekarang MK terlalu permisif dengan UU yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan DPR seperti UU MK, Minerba dan Ciptaker termasuk soal masa jabatan,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved