Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CENDIKIAWAN Hamid Basyaib menegaskan saat ini sedang terjadi krisis etika dalam dunia politik Indonesia.
Krisis etika ini terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas syarat minimal usia calon wakil presiden.
"Hal ini serius, sebab etika itu posisinya diatas hukum. Hukum biasanya derivasi dari etika, bahkan negara seperti Inggris, aturan tidak ada tapi ada etika yang dipahami bersama," ungkap Hamid.
Baca juga: TIndak Netralitas Presiden, Bawaslu Diminta tak Pasrah pada Lemahnya Regulasi
Hamid melanjutkan, ketika ada pejabat publik di Inggris yang dinilai melamggar etika, maka satu negeri akan mengecamnya.
Hamid mencontohkan mundurnya perdana menteri Boris Johnson tahun lalu setelah diterpa sejumlah skandal.
Baca juga: Bawaslu Akui Sulit Tindak dan Awasi Netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024
Hal itu memperlihatkan, bahwa etika merupakan hukum yang 'hidup'. Sementara, sambung Hamid, hukum formal belum tentu hidup.
Hamid pun mengungkapkan fenomena menarik pasca reformasi. Fenomena itu adalah 'genit hukum'.
"Genit hukum ini adalah situasi ketika orang-orang mudah sekali melaporkan orang lain ke polisi. Tapi sejatinya mereka ini tidak konsisten," ungkap Hamid.
Inkonsistensi itu, ujar Hamid, terutama tampak pada para pejabat yang kerap mengingatkan publik pada asas 'praduga tak bersalah' apabila ada rekannya yang terlibat kasus hukum.
"Orang-orang seperti itu tak paham, bahwa aparat hukum justru bekerja berdasarkan asas praduga bersalah. Mengapa ada tersangka yang bisa ditahan sebelum proses pengadilan, itu khan karena asas praduga bersalah," pungkasnya/ (P-3)
Barisan 8 Center tetap fokus dalam mengawal langkah-langkah strategis pemerintah dan program kerja Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Menpora Dito Ariotedjo, melangsungkan kick off Klub Bertemu Kaum Cendekiawan (Berkawan). Menpora berharap, Klub Berkawan menghasilkan cendekiawan seperti Presiden ke-3 RI B.J Habibie.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia di masa depan.
Sedangkan siswa lainnya akan mengikuti ujian tertulis berbasis komputer secara nasional atau jalur mandiri pada Mei 2023.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengembangkan kualitas organisasi dengan menginisiasi pembentukan ICMI Eropa Raya.
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved