Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR RI Martin Manurung menerima delegasi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang merupakan salah satu partai politik besar di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang diwakilkan oleh Pimpinan CNRP Sam Rainsy tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman terkait partai politik.
Martin mengatakan, satu pengalaman yang diceritakan Sam adalah bagaimana partainya yakni CNRP yang merupakan partai opisisi di Kamboja, tidak dapat bertanding dalam Pemilu Kamboja pada Juli 2023 mendatang.
Baca juga: Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023
"Jadi CNRP ini salah satu peserta pemilu yang tidak bisa bertanding, walaupun mereka sebenarnya memiliki kursi yang banyak di parlemen," ujarnya usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Mendengar pengalaman tersebut, Martin menyampaikan rasa solidaritasnya, mengingat Partai NasDem juga merupakan salah satu partai yang memiliki prinsip demokrasi.
"Kita berharap tentunya demokrasi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara, bisa terus berkembang dan semakin matang," jelas Martin.
Baca juga: PM Kamboja Positif Covid-19 Selepas KTT ASEAN
"Sehingga ke depan kita juga mengharapkan kepemimpinan Indonesia menunjukkan keteladanan, contoh, sebagai negara demokratik bukan hanya secara ekonomi maju tetapi secara negara juga maju," harap politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI ini mengataman akan berdialog dengan Komisi I untuk berperan aktif jika memang ada pelanggaran HAM. Hal ini mengingat Indonesia merupakan Ketua ASEAN.
"Kami tentu akan berdialog dengan Komisi I dari Fraksi NasDem, bagaimana Komisi I juga dapat berdialog dengan Kementerian Luar Negeri, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukum, hak asasi manusia ini yang juga menurut saya harus juga di-address dalam konteks keketuaan ASEAN, Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno dan Bahas Krisis Myanmar
Ditemui bersama Martin, Sam mengatakan rasa senangnya dapat bertukar pengalaman dengan Martin yang partainya memiliki kesamaan nilai dengan CNRP.
"Saya rasa Partai NasDem di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah karena merupakan partai yang tepat yang tidak hanya dimiliki oleh rakyat Indonesia, tetapi rakyat Asia Tenggara, rakyat di seluruh dunia," ucapnya. (RO/S-4)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved