Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Martin Manurung menerima delegasi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang merupakan salah satu partai politik besar di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang diwakilkan oleh Pimpinan CNRP Sam Rainsy tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman terkait partai politik.
Martin mengatakan, satu pengalaman yang diceritakan Sam adalah bagaimana partainya yakni CNRP yang merupakan partai opisisi di Kamboja, tidak dapat bertanding dalam Pemilu Kamboja pada Juli 2023 mendatang.
Baca juga: Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023
"Jadi CNRP ini salah satu peserta pemilu yang tidak bisa bertanding, walaupun mereka sebenarnya memiliki kursi yang banyak di parlemen," ujarnya usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Mendengar pengalaman tersebut, Martin menyampaikan rasa solidaritasnya, mengingat Partai NasDem juga merupakan salah satu partai yang memiliki prinsip demokrasi.
"Kita berharap tentunya demokrasi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara, bisa terus berkembang dan semakin matang," jelas Martin.
Baca juga: PM Kamboja Positif Covid-19 Selepas KTT ASEAN
"Sehingga ke depan kita juga mengharapkan kepemimpinan Indonesia menunjukkan keteladanan, contoh, sebagai negara demokratik bukan hanya secara ekonomi maju tetapi secara negara juga maju," harap politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI ini mengataman akan berdialog dengan Komisi I untuk berperan aktif jika memang ada pelanggaran HAM. Hal ini mengingat Indonesia merupakan Ketua ASEAN.
"Kami tentu akan berdialog dengan Komisi I dari Fraksi NasDem, bagaimana Komisi I juga dapat berdialog dengan Kementerian Luar Negeri, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukum, hak asasi manusia ini yang juga menurut saya harus juga di-address dalam konteks keketuaan ASEAN, Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno dan Bahas Krisis Myanmar
Ditemui bersama Martin, Sam mengatakan rasa senangnya dapat bertukar pengalaman dengan Martin yang partainya memiliki kesamaan nilai dengan CNRP.
"Saya rasa Partai NasDem di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah karena merupakan partai yang tepat yang tidak hanya dimiliki oleh rakyat Indonesia, tetapi rakyat Asia Tenggara, rakyat di seluruh dunia," ucapnya. (RO/S-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved