Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Martin Manurung menerima delegasi Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang merupakan salah satu partai politik besar di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang diwakilkan oleh Pimpinan CNRP Sam Rainsy tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman terkait partai politik.
Martin mengatakan, satu pengalaman yang diceritakan Sam adalah bagaimana partainya yakni CNRP yang merupakan partai opisisi di Kamboja, tidak dapat bertanding dalam Pemilu Kamboja pada Juli 2023 mendatang.
Baca juga: Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023
"Jadi CNRP ini salah satu peserta pemilu yang tidak bisa bertanding, walaupun mereka sebenarnya memiliki kursi yang banyak di parlemen," ujarnya usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Mendengar pengalaman tersebut, Martin menyampaikan rasa solidaritasnya, mengingat Partai NasDem juga merupakan salah satu partai yang memiliki prinsip demokrasi.
"Kita berharap tentunya demokrasi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara, bisa terus berkembang dan semakin matang," jelas Martin.
Baca juga: PM Kamboja Positif Covid-19 Selepas KTT ASEAN
"Sehingga ke depan kita juga mengharapkan kepemimpinan Indonesia menunjukkan keteladanan, contoh, sebagai negara demokratik bukan hanya secara ekonomi maju tetapi secara negara juga maju," harap politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI ini mengataman akan berdialog dengan Komisi I untuk berperan aktif jika memang ada pelanggaran HAM. Hal ini mengingat Indonesia merupakan Ketua ASEAN.
"Kami tentu akan berdialog dengan Komisi I dari Fraksi NasDem, bagaimana Komisi I juga dapat berdialog dengan Kementerian Luar Negeri, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukum, hak asasi manusia ini yang juga menurut saya harus juga di-address dalam konteks keketuaan ASEAN, Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno dan Bahas Krisis Myanmar
Ditemui bersama Martin, Sam mengatakan rasa senangnya dapat bertukar pengalaman dengan Martin yang partainya memiliki kesamaan nilai dengan CNRP.
"Saya rasa Partai NasDem di Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah karena merupakan partai yang tepat yang tidak hanya dimiliki oleh rakyat Indonesia, tetapi rakyat Asia Tenggara, rakyat di seluruh dunia," ucapnya. (RO/S-4)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved