Bertemu PM Kamboja, Ketua DPR RI Terima Tongkat Estafet Presidensi AIPA 2023

KETUA DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen sekaligus menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43 di Kamboja.

Kehadiran Puan dalam forum Parlemen ASEAN itu sekaligus untuk menerima keketuaan (Presidensi) AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 juga menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44.

“Yang Mulia, Indonesia akan melanjutkan tongkat estafet Presidensi AIPA seiring beralihnya Keketuaan ASEAN ke Indonesia pada tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih atas keketuaan Kamboja di ASEAN dan AIPA 2022 yang telah memperkuat komitmen kerja sama di kawasan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (24/11).

Puan berharap Kamboja mendukung sepenuhnya keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA pada tahun 2023 nanti.

Ia juga menyinggung mengenai agenda kekuataan Indonesia pada tahun 2023 yakni ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi.

“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” tuturnya.

Baca juga: DPR: Butuh UU Tersendiri dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bahan Kimia

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Hun Sen tersebut, Puan juga menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Antara lain seperti pemulihan pasca pandemi Covid-19, serta tingginya harga energi dan pangan.

“Kerja sama antar parlemen Indonesia-Kamboja perlu terus ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara ini akan semakin kuat, jika kerja sama antar parlemen juga erat. Selain itu, people-to-people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung hubungan  lebih erat kedua negara,” ujarnya.

Sementara itu dalam kerja sama ekonomi, Puan menyoroti nilai perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang terus berkembang dan memiliki potensi sangat besar. Total neraca perdagangan bilateral periode Januari-September 2022 meningkat 38,1% dari tahun 2021.

“Saya mendorong kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan di berbagai sektor, termasuk perdagangan industri alat berat, sarang burung walet dan suplemen herbal serta komoditas hortikultura,” ucapnya.

Kerja sama yang harus ditingkatkan lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Puan mengungkap, Indonesia bermaksud untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan moda transportasi kereta api guna mendukung konektivitas Kamboja.

“Indonesia telah berinvestasi di Kamboja, terutama di sektor atau bidang garmen, tembakau, perhotelan bisnis, telekomunikasi dan layanan lainnya. Mohon kiranya dukungan dari bapak Perdana Menteri bagi investasi Indonesia agar semakin berkembang di Kamboja,” kata mantan Menko PMK itu.

Puan juga mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Kamboja mengingat sektor pertanian berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Sehingga Indonesia-Kamboja dapat meningkatkan perdagangan produk hortikultura dan investasi di sektor pertanian,” urai Puan.

Dalam pertemuan tersebut, Puan turut menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.

“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan, sehingga kita harus bekerja sama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas Kawasan,” ucapnya.

Politikus Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu berpandangan dukungan Parlemen diperlukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar tersebut demi stabilitas Kawasan.

“Tentu kita tidak ingin stabilitas kawasan terganggu karena berlanjutnya krisis di Myanmar. Stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya berpandangan dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan,” tambah Puan.

PM Hun Sen menitipkan harapannya kepada Ketua DPR RI itu agar Indonesia melakukan investasi pada sektor perberasan mengingat padi merupakan hasil pertanian utama di Kamboja.

“Kami ingin Indonesia investasi di rantai produksi beras, dari pengolahan padi sampai menjadi beras,” harapnya.

Puan pun memastikan akan menyampaikan harapan PM Hun Sen tersebut kepada Pemerintah dan para investor Indonesia.

Dalam pertemuan dengan PM Hun Sen, Puan didampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri. (RO/OL-09)