Indonesia harus Antisipasi Perang Thailand vs Kamboja

Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.

Mobilitas masyarakat untuk kegiatan turis dan perdagangan akibat perang dapat menahan laju ekonomi kawasan. Di saat yang sama, ruang laut Indonesia juga berpotensi menjadi sarana transit persenjataan perang yang dapat mencoreng citra.

Karenanya, Indonesia didorong untuk waspada dan sebisa mungkin mendorong tercapaianya kesepakatan damai bagi Thailand dan Kamboja. "Kalau kita tidak hati-hati mengawasi lautan kita, mengawasi selat-selat kita, itu bisa digunakan sebagai transit untuk persenjataan ke wilayah perang," kata pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah saat dihubungi, Senin (28/7).

Baca juga : Konflik Thailand vs Kamboja Dikhawatirkan Ganggu Stabilitas ASEAN

"Bisa saja datang satu container dan isinya senjata. Itu mungkin saja dan itu akan mempermalukan Indonesia karena kita dianggap berselingkuh dengan sesama teman, saudara kita sendiri," tambahnya.

Menurut Teuku, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia bisa mengambil tindakan untuk mendorong perdamaian di kawasan. Itu dapat dilakukan dengan melakukan kontak kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) guna meminta bantuan.

Diplomasi kawasan juga dinilai penting, mengingat pada 8 Agustus 2025 ASEAN bakal memasuki usia 58 tahun. Itu dapat menjadi momentum menciptakan perdamaian antara Thailand dan Kamboja, sekaligus mempertegas prinisp Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang disepakati ASEAN pada 1971.

Baca juga : 210 Ribu Orang Mengungsi akibat Perang Thailand vs Kamboja

Teuku juga berharap rencana pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta dapat membahas upaya mencapai perdamaian Thailand dan Kamboja. Baik Malaysia dan Indonesia juga diharapkan mampu melahirkan resolusi, yang tak sekadar normatif, melainkan berdampak nyata pada situasi terkini.

"Harus ada formula yang tegas, misal, dari sekarang berhubungan dengan Sekjen PBB, memandatkan penggunaan pasukan PBB untuk mengawasi area-area perbatasan di kedua negara," pungkas Teuku. (E-3)