Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menyoroti aneka masalah Indonesia yang masih harus diselesaikan. Masalah itu dinilai terus terjadi lantaran fokus pemimpinnya terbelah.
"Karena yang jadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Harusnya pelayan rakyat, bukan presiden partikelir," kata Willy dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
Willy mencontohkan aneka masalah seperti korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Aparat dinilai masih sewenang-wenang mengintimidasi orang lain.
Baca juga: Anies Baswedan Tiga Besar Capres Terekspose di Medsos
"Resah tidak kita kalau semena-mena saja? Tangkap A, B, C," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Willy menyinggung paham Soekarnois yang kerap digaungkan pemerintah. Menurut dia, loyalitas presiden seharusnya pada rakyat bila betul-betul menghidupi paham tersebut.
"Harusnya loyalitas kepada partai berhenti ketika menjadi pejabat negara. Itu yang dikutip Soekarno. Jangan sesat pikir," tegas dia.
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Banyak Menteri Jokowi Maju Caleg
Willy khawatir publik semakin terpecah bila konsep itu terus dibiarkan. Implementasi atas perspektif itu dinilai masih picik.
"Tambah rusak dan tambah segmented republik ini kalau berdiri atas ideologi seperti ini," pungkas dia. (Z-1)
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
WARGA korban lumpur Lapindo, Jawa Timur, di dalam peta area terdampak menagih janji Presiden Jokowi yang pernah berkampanye akan menyelesaikan proses ganti rugi warga secepatnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved