Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Ummat resmi mendaftarkan bakal canlon legislatif (bacaleg) mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari deretan 580 nama bacaleg yang didaftarkan tidak ada nama Amien Rais di dalamnya.
“Amien Rais tidak disertakan sebagai Bacaleg karena sudah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Umat,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Ummat Taufik Hidayat di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (11/5).
Partai Ummat menargetkan 11 persen bacalegnya lolos pada pemilu 2024 mendatang. Ini merupakan kali pertama Partai Ummat terdaftar sebagai partai peserta pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Ketum ProGP Sarankan Amien Rais Lebih Fokus Urus Partai Ummat
“Kami punya target 11% sesuai dengan tanggal 11 kami mendaftarkan hari ini jadi itu target kami sehingga mudah-mudahan target 2 digit ini bisa tercapai,” jelas Taufik.
Taufik menuturkan setiap bacaleg akan bekerja keras di 84 dapil yang ada. Bacaleg yang didaftarkan oleh Partai Ummat merupakan tokoh lokal yang dinilai memiliki basis ketokohan dan kultural.
Baca juga : Ojol Ramaikan Parade Pendaftaran Bacaleg NasDem ke KPU
“Tulus untuk berjuang menegakkan keadilan melawan kezaliman sehingga kami harapkan,” tuturnya.
Sejumlah nama di internal Partai Ummat turut diusung sebagai bacaleg seperti Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Ms Ka’ban, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Ketua Umum Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo. (Z-8)
Arie menegaskan, UGM dalam kasus tersebut tidak berposisi memihak salah satu pihak. Namun, UGM menyampaikan data-data berdasarkan fakta yang ada.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved