Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, UGM Sangat Terbuka untuk Berdiskusi dengan Amien Rais dan Sofyan Effendi

WAKIL Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan para alumni, termasuk Amien Rais dan Sofyan Effendi.

Hal tersebut menjawab pertanyaan awak media terkait komentar dua tokoh UGM tersebut terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sofyan Effendi merupakan mantan Rektor UGM, sedangkan Amien Rais mantan Ketua Majelis Wali Amanat UGM.

"Kita sangat terbuka berdiskusi, apalagi dengan alumni," terang dia saat media gathering di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Rabu (23/4).

Baca juga : Ramai Polemik Ijazah Jokowi, Dunia Bisa Tertawakan Indonesia jika Terus Dibahas

Arie menegaskan, UGM dalam kasus tersebut tidak berposisi memihak salah satu pihak. Namun, UGM menyampaikan data-data berdasarkan fakta yang ada.

Sementara itu, Arie menegaskan, yang ada di media sosial dianggap oleh sebagian masyarakat seolah-olah sebagai data. Padahal, itu belum tentu bisa menjadi dasar untuk menjadi data.

"Komunikasi yang baik akan membantu kita untuk mengurai kesalaahan," kata dia.

Baca juga : Tim Pembela Ulama dan Aktivis Klarifikasi ke UGM soal Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Pimpinan Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (15/4), menegaskan Joko Widodo adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro menegaskan, Joko Widodo telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985.

Ia menegaskan, UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo. UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum.

Wening menegaskan, UGM mempunyai bukti-bukti terkait proses studi Joko Widodo di UGM. "Dasar kami bukan interpretasi, tetapi data yang kami punya. Apabila ada proses pengadilan, UGM siap sebagai saksi dan menunjukkan dokumen yang kami punya," kata dia. (AT/P-3)