Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai publik seharusnya sudah tidak lagi membahas keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, memperpanjang polemik ini hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
"Kalau pun palsu, ya sudah lah, hanya akan membuat Indonesia ditertawakan di mata dunia, sementara masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum selesai," ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa sebelumnya membuat polling di akun X pribadinya, @satriohendri yang mempertanyakan dampak jika ijazah Jokowi dari UGM terbukti palsu.
Dari 5,498 responden, mayoritas (48% atau 2.655 responden) memilih opsi "Dunia tertawakan kita" jika ijazah ini terbukti palsu. Opsi lainnya mencakup "Jokowi malu" (6,1% atau 335 suara), "UGM Dibubarkan" (22,3% atau 1.226 suara), dan "Jokowi mesti kuliah lagi" (23,3% atau 1.282 suara).
Hensa pun melihat, isu ini sudah tak perlu dibahas lantaran pihak kampus yaitu UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi ini.
"Tapi entah mengapa, hingga sekarang masih banyak yang menggoreng isu ini padahal banyak isu yang lebih penting, misal soal korupsi hingga ratusan triliun dan ekonomi negara yang masih belum pasti aman," ujarnya.
Menurutnya, isu ini terus hidup akibat polarisasi politik yang masih tajam di masyarakat.
Hensa menilai, masih banyak kelompok yang belum puas dengan warisan politiknya.
"Isu ijazah ini cerminan ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap Jokowi, meski dia sudah lengser namun pengaruhnya masih besar sehingga narasi seperti ini terus dihidupkan untuk menyerang legitimasi kepemimpinannya," jelasnya.
Hensa pun meminta publik agar tidak sibuk dengan hal-hal kecil sehingga tantangan besar yang sedang dihadapi malah dilupakan.
"Sementara dunia terus maju, jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal kecil yang membuat citra bangsa kita tercoreng," pungkas Hensa. (P-4)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
25 Mahasiswa Peternakan UGM Diturunkan untuk Memastikan Kualitas Hewan Kurban di Kota Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada, yang meneguhkan jati diri sebagai Universitas Pancasila berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melakukan pengembangan keilmuan.
Perguruan tinggi perlu menggandeng industri untuk membantu menciptakan pasar, memproduksi, dan menyalurkannya ke konsumen.
Saat ini, besaran UKT masih mengacu pada ketentuan tahun 2023 dengan nominal tertinggi setara dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) masing-masing program studi
Ia menjelaskan, pendampingan yang diberikan Fakultas Hukum UGM dilakukan sampai akhir.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved