Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOLABORASI Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam bersih-bersih BUMN kembali berbuah manis.
Kali ini, enam orang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun di Pelindo.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan, kolaborasi Kejagung dan Erick Thohir harus didukung masyarakat.
Baca juga: Usut Korupsi Tol Japek, Kejagung Periksa Direktur Eksekutif Jasa Marga
Apalagi, menurut Nasim, kolaborasi itu memang dilakukan dalam rangka membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di BUMN.
Politikus PKB ini berpendapat, terbongkarnya kasus ini pertanda memang ada keseriusan Menteri BUMN, Erick, mengusut tuntas persoalan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN termasuk, yang ada di Pelindo.
Baca juga: Anggota DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Waskita Karya
Ia menuturkan, selama ini perusahaan-perusahaan BUMN cukup sering alami rugi. Tapi, sering pula mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Maka itu, komitmen membongkar dan memberantas korupsi perlu diapresiasi.
"Hal ini kami anggap sebagai langkah serius untuk menuntaskan persoalan di perusahaan BUMN agar bisa berkinerja lebih baik," kata Nasim kepada wartawan Rabu (10/5).
Namun, ia mengingatkan, keseriusan dalam menuntaskan misteri di balik kebobrokan perusahaan-perusahaan BUMN harus menjadi agenda besar sepanjang tahun. Tidak seperti sekarang saat suasana politik memanas.
Kolaborasi Kejagung dan Kementerian BUMN Bongkar Korupsi
Meski begitu, Nasim meyakini, kolaborasi Kejagung-Erick Thohir sebagai langkah awal pengusutan kasus korupsi di Pelindo. Yang mana, akan terus berlanjut jadi langkah tegas untuk kasus-kasus di perusahaan BUMN lain.
Baca juga: Jerat 13 Perusahaan Terkait Korupsi Jiwasraya, Kejagung Catat Sejarah
"Kita akan mengawal proses ini hingga tuntas dan benar-benar selesai," ujar Nasim.
Nasim percaya, sistem yang dibangun Erick Thohir dapat segera terwujud. Terlebih, dengan terobosan dalam mendorong perusahaan BUMN dalam visi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (akhlak).
"Sehingga, perusahaan-perusahaan BUMN akan semakin besar dan menjadi kebanggaan kita semua," kata Nasim. (RO/S-5)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved