Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu suara dalam mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, namun tidak dengan usulan cawapres.
Soal figur bakal calon wakil presiden (cawapres), Partai Golkar menawarkan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Namun, urusan tersebut kembali diserahkan Prabowo.
"Tidak memperebutkan (posisi cawapres), kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," kata Kepala Bappilu Presiden Perwakilan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2023.
Baca juga : PKB Ngarep Airlangga Menangkan Duet Prabowo-Cak Imin. Ini Jawaban Golkar
Nusron juga mengungkapkan alasan Gerindra tidak diajak dalam penjajakan Koalisi Besar. Hal itu disebabkan Gerindra sejatinya sudah punya ketetapan figur yakni Prabowo.
"Gerindra posisinya sudah settle dengan Prabowo," ucap Nusron.
Baca juga : Surya Paloh: Rakyat Pilih Figur Capres, Bukan Parpol di Koalisi Besar
Jika sikap Golkar sudah demikian mantap mengusung Prabowo sebagai capres, bagaimana dengan PKB?
Ketua DPP PKB Faisol Riza menegaskan bahwa PKB sudah memantapkan diri mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres, sedangkan Cak Imin sebagai cawapres.
Dukungan kepada Prabowo, kata dia, diberikan setelah PKB intens melakukan komunikasi dengan Partai Golkar dalam rangka membentuk Koalisi Besar. Rencananya, koalisi ini menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal, memang sangat penting dan krusial," katanya menegaskan.
Seandainya Cak Imin tak menjadi calon wakil preside yang mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan mengambil opsi yang lebih rasional, dengan mendengarkan aspirasi yang berkembang.
"Karena koalisi itu bukan hanya sekedar mengusung capres maupun cawapres tapi yang juga punya potensi untuk memenangkan di pilpres," ujar Jazilul.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (MGN/Ant/Z-4)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved