Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PARTAI Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu suara dalam mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, namun tidak dengan usulan cawapres.
Soal figur bakal calon wakil presiden (cawapres), Partai Golkar menawarkan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Namun, urusan tersebut kembali diserahkan Prabowo.
"Tidak memperebutkan (posisi cawapres), kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," kata Kepala Bappilu Presiden Perwakilan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2023.
Baca juga : PKB Ngarep Airlangga Menangkan Duet Prabowo-Cak Imin. Ini Jawaban Golkar
Nusron juga mengungkapkan alasan Gerindra tidak diajak dalam penjajakan Koalisi Besar. Hal itu disebabkan Gerindra sejatinya sudah punya ketetapan figur yakni Prabowo.
"Gerindra posisinya sudah settle dengan Prabowo," ucap Nusron.
Baca juga : Surya Paloh: Rakyat Pilih Figur Capres, Bukan Parpol di Koalisi Besar
Jika sikap Golkar sudah demikian mantap mengusung Prabowo sebagai capres, bagaimana dengan PKB?
Ketua DPP PKB Faisol Riza menegaskan bahwa PKB sudah memantapkan diri mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres, sedangkan Cak Imin sebagai cawapres.
Dukungan kepada Prabowo, kata dia, diberikan setelah PKB intens melakukan komunikasi dengan Partai Golkar dalam rangka membentuk Koalisi Besar. Rencananya, koalisi ini menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal, memang sangat penting dan krusial," katanya menegaskan.
Seandainya Cak Imin tak menjadi calon wakil preside yang mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan mengambil opsi yang lebih rasional, dengan mendengarkan aspirasi yang berkembang.
"Karena koalisi itu bukan hanya sekedar mengusung capres maupun cawapres tapi yang juga punya potensi untuk memenangkan di pilpres," ujar Jazilul.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (MGN/Ant/Z-4)
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved