Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPERCAYAAN publik kepada institusi Polri seiring waktu mulai kembali membaik dengan adanya tren positif Hal itu terekam dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang kenaikan kepercayaan publik 73,2%, pada 11-17 April 2023.
Bahkan, hasil dari indikator yang telah dirilis telah berhasil membawa lembaga yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian positif itu dipandang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan tidak lepas dari ketegasan Kapolri menindak anggota yang melanggar.
"Intinya melihat ketegasan Kapolri terhadap oknum yang melanggar tentu sudah barang tentu membuat masyarakat percaya dengan Polri," kata Edi lewat keterangan yang diterima, Rabu (10/5)
Beberapa bulan ke belakang kepercayaan publik sempat menurun karena kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Disusul sejumlah pelanggaran anggota lainnya yang juga menyita perhatian.
Salah satunya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas aksi pembiaran yang dilakukan AKBP Achirudin, perwira menengah di Polda Sumut berujung penganiayaan anaknya kepada temannya.
"Pada institusi Polri kita lihat tidak ada pilih buluh. Siapa yg melanggar diberikan sanksi tegas. Polri tidak melihat pangkat. mau bintara hingga jenderal sekalipun juga diproses dan dipecat tanpa ampun," katanya.
Oleh sebab itu, Edi memandang representasi ketegasan Polri dalam menindak anggota yang melanggar bisa dilihat sebagai keseriusan Kapolri mengubah wajah Polri.
"Kapolri menunjukkan kepada masyarakat. Kapolri serius ingin berubah. Kapolri serius buktikan komitmennya. Kapolri ingin Polri harus semakin baik," tandasnya.
Sementara temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hasil tingkat kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Hasilnya, sebanyak 34,4 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum baik.
"Jadi kondisi penegakan di awal april dalam kondisi positif," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, Minggu (9/4).
Sementara posisi teratas diduduki TNI dengan 91 persen dan disusul Presiden dengan 84 persen.
Pada temuan yang sama, menurut Djayadi, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sekitar 52 persen. Sementara untuk partai politik (parpol), angkanya semakin mengecil, yakni sekitar 50 persen.
"Secara kesleuruhan yang paling rendah DPR dan partai politik," kata dia.
Survei LSI dilakukan dalam rentang 31 Maret hingga 4 April 2023, menempatkan 1.229 responden melalui sambungan telepon, dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Sementara margin of error 2,9 persen. (H-3)
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved