Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPERCAYAAN publik kepada institusi Polri seiring waktu mulai kembali membaik dengan adanya tren positif Hal itu terekam dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang kenaikan kepercayaan publik 73,2%, pada 11-17 April 2023.
Bahkan, hasil dari indikator yang telah dirilis telah berhasil membawa lembaga yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian positif itu dipandang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan tidak lepas dari ketegasan Kapolri menindak anggota yang melanggar.
"Intinya melihat ketegasan Kapolri terhadap oknum yang melanggar tentu sudah barang tentu membuat masyarakat percaya dengan Polri," kata Edi lewat keterangan yang diterima, Rabu (10/5)
Beberapa bulan ke belakang kepercayaan publik sempat menurun karena kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Disusul sejumlah pelanggaran anggota lainnya yang juga menyita perhatian.
Salah satunya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas aksi pembiaran yang dilakukan AKBP Achirudin, perwira menengah di Polda Sumut berujung penganiayaan anaknya kepada temannya.
"Pada institusi Polri kita lihat tidak ada pilih buluh. Siapa yg melanggar diberikan sanksi tegas. Polri tidak melihat pangkat. mau bintara hingga jenderal sekalipun juga diproses dan dipecat tanpa ampun," katanya.
Oleh sebab itu, Edi memandang representasi ketegasan Polri dalam menindak anggota yang melanggar bisa dilihat sebagai keseriusan Kapolri mengubah wajah Polri.
"Kapolri menunjukkan kepada masyarakat. Kapolri serius ingin berubah. Kapolri serius buktikan komitmennya. Kapolri ingin Polri harus semakin baik," tandasnya.
Sementara temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hasil tingkat kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Hasilnya, sebanyak 34,4 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum baik.
"Jadi kondisi penegakan di awal april dalam kondisi positif," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, Minggu (9/4).
Sementara posisi teratas diduduki TNI dengan 91 persen dan disusul Presiden dengan 84 persen.
Pada temuan yang sama, menurut Djayadi, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sekitar 52 persen. Sementara untuk partai politik (parpol), angkanya semakin mengecil, yakni sekitar 50 persen.
"Secara kesleuruhan yang paling rendah DPR dan partai politik," kata dia.
Survei LSI dilakukan dalam rentang 31 Maret hingga 4 April 2023, menempatkan 1.229 responden melalui sambungan telepon, dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Sementara margin of error 2,9 persen. (H-3)
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved