Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto mengatakan sentilan dari Presiden RI ke 5, Megawati Soekarnoputri yang menyoroti perilaku anggota Polri merupakan sebuah realitas yang terjadi saat ini. Bambang mengatakan bahwa perilaku kebanyakan anggota Polri saat ini semakin jauh dari amanah reformasi 1998.
"Apa yang disampaikan mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut adalah realitas yang terjadi saat ini terkait perilaku personel kepolisian yang semakin jauh dari harapan publik sesuai amanah reformasi 1998," kata Bambang saat dikonfirmasi, (6/5).
Ia juga mengatakan bahwa apa yang terlontar dari Megawati layak mendapatkan apresiasi. Sebab, hal itu diperlukan untuk mendorong pembenahan Institusi Polri.
Baca juga: Polri Tanggapi Ucapan Megawati Soal Sikap Arogan dan Koruptif
Lebih rinci, lanjut Bambang, memang harus selalu diingatkan ihwal amanat reformasi 1998 dan tujuan pemisahan Polri dari TNI.
"Amanat reformasi 1998 dan tujuan pemisahan TNI-Polri pada tahun 1999 salah satunya adalah membangun Polri yang profesional untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kepolisian yang bebas dari kultur militeristik, dan berjarak dengan kepentingan politik pragmatis," sebut Bambang.
Terlebih, Bambang menjelaskan bahwa Megawati sendirilah yang menandatangani Undang-undang Nomor 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baca juga: Megawati Disebut Pilih Ganjar Bukan Karena Populer
Dengan demikian, Bambang terdapat makna implisit bahwa jika Polri tak kunjung berbenah, sudah seyogyanya Polri ada di bawah Kementerian.
"itu adalah resiko dari Polri yang tidak bisa memanfaatkan momentum sejak diterbitkannya UU Nomer 2 Tahun 2002 untuk melakukan pembenahan," tutur Bambang.
"Perilaku-perilaku negatif oknum kepolisian selama ini sudah cukup menjadi bukti bahwa selama ini amanat reformasi itu tidak berjalan, dan resikonya harus ditanggung Polri sendiri, bukan mengembalikan tanggung jawabnya pada negara yang sudah memberikan kewenangan sangat besar selama ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung soal sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri. Ia merasa heran dengan sikap anggota Polri belakangan ini yang dinilainya arogan.
"Loh, kan, gimana ya enggak kesal lihat Sambo. Saya hitung ada empat orang tuh polisi. Polisi sekarang, kok, arogan banget, ya. Di TV, kan, [ada anak anggota polisi] nginjek anaknya dibiarkan. Supaya pada insaf gitu, loh," kata Megawati dalam Seminar 100 Tahun Bali Era Baru di Bali, Jumat (5/5).
(Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Dalam penanganan ini, kepolisian bekerja secara paralel mengumpulkan data antemortem (data fisik korban sebelum meninggal) dan post-mortem (data fisik dari jenazah).
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut 101 atlet SEA Games.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved