Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung sikap anggota Polri yang dianggap arogan dam koruptif.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan aturan terkait kode hingga disiplin yang mengatur soal perilaku anggota.
"Aturan di kepolisian sudah jelas baik terkait kode etik, disiplin maupun aturan lainnya," kata Sandi, Sabtu (6/5).
Baca juga: Ketua Dewan Pengarah BPIP Beri Arahan Di Acara Haluan 100 Tahun Era Bali Baru
Sandi juga menjelaskan bahwa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu menekankan kepada anggotanya untuk merubah pola pikir dan kebiasaan anggota Polri untuk menjadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Jika terjadi pelanggaran oleh anggota Polri, lanjutnya, bakal dikenakan sanksi.
"Sehingga tidak ada oknum yang berlindung dalam institusi dan institusi tidak melindungi oknum yang melanggar kode etik, disiplin maupun aturan lainnya sebagai wujud program prediktif, responsibilitas dan transparansi, berkeadilan," tutur Sandi.
Baca juga: Megawati Disebut Pilih Ganjar Bukan Karena Populer
Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung soal sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri. Ia merasa heran dengan sikap anggota Polri belakangan ini yang dinilainya arogan.
"Loh, kan, gimana ya enggak kesal lihat Sambo. Saya hitung ada empat orang tuh polisi. Polisi sekarang, kok, arogan banget, ya. Di TV, kan, [ada anak anggota polisi] nginjek anaknya dibiarkan. Supaya pada insaf gitu, loh," kata Megawati dalam Seminar 100 Tahun Bali Era Baru di Bali, Jumat (5/5).
(Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved