Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai vonis mati Ferdy Sambo dan tuntutan mati mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, menunjukkan Kapolri Jenderal Sigit Listyo bersikap legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Apa yang dialami oleh FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy Minahasa) karena Kapolri menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau 'intervensi' tentu vonis hakim bisa dipengaruhi,” kata Nasir, Rabu (3/5).
Sejalan dengan Dukungan Publik
Sikap Kapolri yang mengusut kedua kasus petingginya secara transparan dan objektif, lanjut Nasir, sejalan dan mendapat dukungan publik. Tidak heran jika kepercayaan publik terhadap Polri kembali meningkat.
Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Pidana Mati oleh JPU
“Konsistensi Pak Sigit soal ikan busuk berasal dari kepala telah mempengaruhi persepsi positif masyarakat kepada korps Bhayangkara,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini.
Baca juga: Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Ini Kata Keluarga Brigadir Yosua
Momentum Sambo dan Teddy Minahasa, kata Nasir, telah membuat reformasi kultural harus dipercepat, mengingat hal ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi kepolisian. Terutama hubungan antara bawahan dan pimpinan.
“Saya berharap agar insan polisi menjadikan tragedi FS dan TM sebagai referensi untuk membantu Kapolri membersihkan gerbong Polri dari oknum-oknum yang tidak punya hati nurani,” ungkapnya. (RO/S-4)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved