Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai vonis mati Ferdy Sambo dan tuntutan mati mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, menunjukkan Kapolri Jenderal Sigit Listyo bersikap legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Apa yang dialami oleh FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy Minahasa) karena Kapolri menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau 'intervensi' tentu vonis hakim bisa dipengaruhi,” kata Nasir, Rabu (3/5).
Sejalan dengan Dukungan Publik
Sikap Kapolri yang mengusut kedua kasus petingginya secara transparan dan objektif, lanjut Nasir, sejalan dan mendapat dukungan publik. Tidak heran jika kepercayaan publik terhadap Polri kembali meningkat.
Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Pidana Mati oleh JPU
“Konsistensi Pak Sigit soal ikan busuk berasal dari kepala telah mempengaruhi persepsi positif masyarakat kepada korps Bhayangkara,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini.
Baca juga: Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Ini Kata Keluarga Brigadir Yosua
Momentum Sambo dan Teddy Minahasa, kata Nasir, telah membuat reformasi kultural harus dipercepat, mengingat hal ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi kepolisian. Terutama hubungan antara bawahan dan pimpinan.
“Saya berharap agar insan polisi menjadikan tragedi FS dan TM sebagai referensi untuk membantu Kapolri membersihkan gerbong Polri dari oknum-oknum yang tidak punya hati nurani,” ungkapnya. (RO/S-4)
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved