Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengatakan, hukuman mati dua petinggi Polri harus jadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek di insitusi Polri.
Hal tersebut akan membuat masyarakat makin percaya dengan Polri.
"Ini juga momen yang sangat baik untuk melakukan bersih-bersih di internal kepolisian, juga sistem jenjang karir kepangkatan yang profesional, bersih dan transparan,” kata Gus Fahrur, Senin (1/5).
Baca juga: Tangkap Oknum Peneliti BRIN, Polri Turut Jaga Kerukunan Umat Beragama
Gus Fahrur menyampaikan apresiasi terhadap institusi Polri saat ini. Menurutnya, semua patut bersyukur karena Polri bersikap profesional dalam perkara yang menyeret dua jenderalnya, yakni Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa.
Profesionalisme Kepolisian
"Iya, alhamdulillah kita bersyukur kepolisian bersikap profesional meskipun juga ada desakan kuat masyarakat, namun vonis itu tentunya melalui proses penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan yang berjalan fair dan transparan," kata dia.
Menurut Gus Fahrur, tentu itu hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Sikap tersebut, jelasnya, akan semakin membuat simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin baik dan akan pulih kembali.
Baca juga: Pengamat: Teddy Minahasa Ingin Dinilai Dirinya Korban Kriminalisasi
Gus Fahrur berharap kepercayaan tersebut dapat dijaga dengan baik. Sebab bagaimana pun polisi dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan rasa aman dalam menjalankan aktivitas bekerja sehari hari.
"Polisi memainkan banyak peran sesuai dengan tugasnya untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat," tutur dia.
Baca juga: Bacakan Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Teddy Minahasa
Temuan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan kepercayaan terhadap Kepolisian terus meningkat. Jika sebelumnya posisinya ada di nomor dua dari bawah, saat ini posisi Polri ada di nomor lima, di bawah TNI, Presiden, Kejaksaan, dan Pengadilan. (RO/S-4)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved