Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir terus mendapat dorongan kuat untuk dapat maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Karakteristik kepemimpinan Erick Thohir dinilai digandrungi semua kalangan khususnya para milenial di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo terkait Erick yang potensial untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Eko juga mengatakan kepemimpinan Erick Thohir terus mendapat respons positif signifikan. Utamanya datang dari kalangan milenial di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Pengamat: Erick, Cawapres yang Bisa Bawa Kemenangan Capres di Pilpres 2024
Hal demikian, menurut Eko, kecocokan Erick dengan milenial tentu dikarenakan kepemimpinan merangkul dari eks Presiden Interl Milan ini. Dia menyebut figur pemimpin wakili keterpilihan suara milenial Tanah Air.
Erick Dinilai Mudah Nge-Blend dengan Semua Kalangan
"Sebagai public figure, saya melihat Erick juga sosok yang mudah nge-blend dengan segala kalangan khususnya anak muda Gen Z," jelas Eko yang juga dikenal sebagai komedian dengan sapaan Eko Patrio dalam keterangan pers, Selasa (2/50.
Lebih lanjut Eko menyebut bahwa melonjak tingginya elektabilitas Erick Thohir tentu merupakan sebuah modal sangat berharga. Terutama untuk dapat ikut dala. pertarungan elektoral pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Baca juga: Airlangga SBY Kemungkinan Bicara Cawapres Untuk Anies
Dia menyampaikan bahwa raihan Elektabilitas positif Erick Thohir tentu akan semakin menjadi penguat keterusungan Eks Presiden Inter Milan ini. Khususnya untuk dapat diusung PAN maju sebagai cawapres terhadap Pilpres
Dorong Erick Jadi Cawapres
"Untuk terus melakukan konsolidasi partai untuk mendorong Erick menjadi cawapres," terang Eko Patrio.
Baca juga: Erick Thohir Kuatkan Elektabilitas Capres Secara Signifikan
Sementara itu, Eko menyampaikan, langkah tepat sudah dilakukan Erick untuk dapat memikit hati pemilih. Erick Thohir dinilainya sebagai figur muda dengan pengalaman kepemimpinan yang sudah teruji.
Berdasarkan dari hasil survei Poltracking Indonesia periode 5-19 April 2023, Erick mampu meraih elektabilitas tertinggi mengungguli figur lainnya dengan capaian sebesar 17,1%. (RO/S-4)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved