Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/4). Dalam pertemuan itu, ia mengaku menyampaikan beberapa hal termasuk isu-isu politik.
"Politik, kira-kira yang pokok, itu disinggung-singgung sedikit," ujar Zulkifli selepas pertemuan.
Ia mengatakan Kepala Negara juga berencana mengundang seluruh ketua umum partai koalisi untuk berkumpul di Istana dalam rangka silaturahmi.
Baca juga: Hari Pertama Kerja, Presiden Disambangi Ketum Perindo dan PAN
"Mudah-mudahan, nanti cari waktu yang tepat. Bapak akan mengumpulkan ketua-ketua umum partai untuk silaturahmi. Partai koalisi," tutur pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Berbeda dengan Zulhas, Ketua Umum Perindo hary Tanoesoedibjo yang sudah lebih dulu menemui Jokowi beberapa menit sebelumnya mengaku tidak ada pembahasan perihal isu politik.
Baca juga: Imbauan ASN Perpanjang Cuti Dinilai Mengada-ada
"Pertemuannya terkait silaturahmi. Saya menghadap beliau setelah lebaran karena waktu di Solo kan tidak ada open house," ujar Hary di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4).
Ia mengatakan, di dalam pertemuan, tidak ada pembahasan yang bersinggungan dengan politik maupun bisnis. "Enteng-enteng saja. Suasana masih libur jadi tidak mau berat-berat," ucapnya. (Z-11)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PEMDA yang masih menerapkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) melewati batas waktu yang ditetapkan pada 2026 akan terkena sanksi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved