Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR Fraksi Gerindra Mulyadi mengapresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo lantaran arus mudik 2023 bisa berjalan lancar. Menurutnya, Polri berhasil mengamankan arus mudik di titik-titik tertentu.
"Kalau pun ada apresiasi tata kelola lalu lintas di seluruh Indonesia secara umum saya apresiasi juga. Kalaupun ada apresiasi luar biasa kita ikut apresiasi untuk di titik titik tertentu," tandasnya, Selasa (25/4)
Ia menambahkan, Komisi V DPR selalu melakukan rapat antisipasi dan evaluasi saat hari-hari besar. Dalam rapat itu, Polri memberikan laporan terkait pengamanan lalu lintas.
"Kita setiap tahun selalu melakukan pra dan pasca persiapan libur Natal, tahun baru, lebaran dan lainnya kita selalu lakukan rapat bersama antara Menhub, Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga, BPJT, Termasuk Kakorlantas memberikan laporan-laporan persiapan lebaran dan seterusnya," ungkapnya.
Meski begitu, Mulyadi berharap, jalur Puncak juga menjadi evaluasi Polri dalam mudik tahun ini. Pasalnya, jalur Puncak merupakan titik penting karena selalu macet.
"Sudah jauh jauh hari saya sudah ingatkan jangan berpikir bahwa Puncak itu hanya sebagai jalur lintasan, tapi sudah jadi destinasi nasional bahkan internasional karena banyak wisatawan asing masuk kesana," pungkasnya. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved