Kebocoran Dokumen Pertaruhan Nama Baik KPK

DUGAAN pembocoran dokumen hasil penyelidikan terkait kasus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi pertaruhan nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah.

"Dan pilihannya, kan, cuma ada dua. Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) mundur atau diberhentikan oleh Dewas (Dewan Pengawas) KPK," katanya di Jakarta, Kamis (13/4).

Kendati demikian, Herdiansyah menyebut banyak pihak yang pesimistis dengan Dewas. Pasalnya, Dewas dinilai bekerja di bawah tekanan Firli. Oleh karena itu, ia mengatakan Dewas harus berani memberhentikan Firli untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

Ia juga mengingatkan bahwa dugaan pembocoran dokumen penyelidikan yang bersifat rahasia bukan persoalan etik semata, tapi juga sudah masuk kualifikasi kejahatan. Dengan demikian, penyelesaian masalah tersebut ada dua jalur yaitu melalui Dewas terkait urusan etiknya dan lewat kepolisian terkait pidananya.

Adapun delik pidana yang dapat dijerat terkait kasus tersebut antara lain membuka informasi yang dikecualikan, menghalangi proses penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara, maupun membocorkan rahasia intelijen.

"Dewas KPK harus segera memutuskan perkara ini. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka KPK sekaligus mengembalikan public trust hanya dengan memberhentikan Firli dengan tidak hormat," ujarnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang diikuti oleh mantan komisioner KPK, yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang melaporkan Firli ke Dewas atas dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM.

"Sudah terlalu sering Firli bermasalah. Dan itu hanya semakin memperburuk citra KPK kepada publik," pungkas Herdiansyah. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda