Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG perempuan diduga korban investasi bodong berteriak histeris saat rapat kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR. Perempuan itu berteriak-teriak di balkon ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Momen itu terjadi saat Listyo hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III DPR. Kemudian, perempuan itu berteriak ke arah Listyo.
"Minta tolong Pak Kapolri laporan polisi kami sudah dua tahun pak telah ada ribuan orang pak," kata perempuan itu sambil berteriak, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (12/4).
Baca juga : Perempuan Mengamuk saat Rapat Kapolri dan Komisi III DPR
Perempuan yang histeris itu belum diketahui identitasnya dan diduga mengadu terkait investasi bodong. Investasi itu terkait Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
Baca juga : Investasi Bodong Masih Marak, Ini Cara Menghindarinya
Melihat hal itu, para anggota Komisi III DPR langsung melihat ke arah perempuan itu. Lalu, Listyo bereaksi dan bakal menemui perempuan itu usai rapat.
"Biar saja nanti ketemu saya enggak masalah," ucap Listyo.
Pimpinan rapat Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta perempuan tersebut keluar karena rapat masih berjalan. Pamdal DPR diperintahkan mengamankan perempuan itu.
"Tolong diamankan ya, ini rapat, Anda bukan anggota DPR. Ya. Nanti wawancara di luar, atau anda saya keluarkan, sana," ucap Desmond.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan perempuan itu juga tenang. Sebab, Listyo sudah memberikan jaminan untuk menemuinya.
"Itu ditenangkan, Pak Kapolri sudah bersedia menemui itu nanti," ujar Habiburokhman. (Z-8)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved