Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG perempuan diduga korban investasi bodong berteriak histeris saat rapat kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR. Perempuan itu berteriak-teriak di balkon ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Momen itu terjadi saat Listyo hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III DPR. Kemudian, perempuan itu berteriak ke arah Listyo.
"Minta tolong Pak Kapolri laporan polisi kami sudah dua tahun pak telah ada ribuan orang pak," kata perempuan itu sambil berteriak, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (12/4).
Baca juga : Perempuan Mengamuk saat Rapat Kapolri dan Komisi III DPR
Perempuan yang histeris itu belum diketahui identitasnya dan diduga mengadu terkait investasi bodong. Investasi itu terkait Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI).
Baca juga : Investasi Bodong Masih Marak, Ini Cara Menghindarinya
Melihat hal itu, para anggota Komisi III DPR langsung melihat ke arah perempuan itu. Lalu, Listyo bereaksi dan bakal menemui perempuan itu usai rapat.
"Biar saja nanti ketemu saya enggak masalah," ucap Listyo.
Pimpinan rapat Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta perempuan tersebut keluar karena rapat masih berjalan. Pamdal DPR diperintahkan mengamankan perempuan itu.
"Tolong diamankan ya, ini rapat, Anda bukan anggota DPR. Ya. Nanti wawancara di luar, atau anda saya keluarkan, sana," ucap Desmond.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan perempuan itu juga tenang. Sebab, Listyo sudah memberikan jaminan untuk menemuinya.
"Itu ditenangkan, Pak Kapolri sudah bersedia menemui itu nanti," ujar Habiburokhman. (Z-8)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved