Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG perempuan mengamuk di Rapat Kerja Kapolri dengan DPR di Nusantara II Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Berdasarkan pantauan lapangan, ibu berusia 40 tahun ke atas tersebut berteriak dari balkon ruang Komisi III DPR.
Kejadian tersebut terjadi saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III DPR. Setelah berteriak dan menganggu persidangan, perempuan memakai kerudung hijau dan pakaian putih tersebut langsung ditarik ke luar ruangan dan dibawa ke lantai dasar.
Perempuan tersebut protes terkait investasi bodong Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI). "Minta tolong Pak Kapolri, laporan polisi kami sudah dua tahun Pak telah ada ribuan orang Pak. Ini investasi bodong korbannya ribuan Pak tetapi apa? Jalan di tempat. Astagfirullah," kata perempuan yang belum diketahui identitasnya tersebut.
Baca juga: Program Jumat Curhat Kapolri Dekatkan Polisi Ke Rakyat
Perempuan tersebut terus berteriak hingga diamankan oleh petugas keamanan DPR. Ia mengatakan kasus ini memakan ribuan orang bahkan angka kerugian korban mencapai Rp500 miliar.
"Sudah dua tahun di Polres Kediri, Polres Madiun tidak ada penyelesaian. Jangan memaparkan yang manis-manis saja. Kami masyarakat yang membayar kalian. Mana keadilan?" ujarnya.
Baca juga: Sederet Alasan Demokrat Tolak Wacana Anies Baswedan-Mahfud MD
Merespons hal tersebut Sigit memberi ruang untuk bertemu perempuan tersebut setelah sidang DPR. "Biar saja, nanti ketemu saya enggak masalah," ucap Listyo. (Z-2)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Saham tersebut justru dialihkan kepada anak Kariatun, yakni Jason Kariatun, tanpa persetujuan Andi Uci Abdul Hakim.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan investasi bodong, judi online, dan pinjaman ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Jawa Barat menduduki peringkat pertama untuk pengaduan layanan investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yakni sebanyak 1.850 kasus (21%)
Sejumlah korban telah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota untuk membuat laporan telah ditipu seorang pemilik usaha bulu mata
DIREKTUR Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pengadilan untuk memiskinkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus investasi bodong
Kesenjangan antara tingginya penggunaan layanan keuangan digital dan rendahnya pemahaman produk keuangan di kalangan anak muda Indonesia masih menjadi perhatian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved