OJK NTT Soroti Maraknya Investasi Bodong dan Lonjakan Akses Keuangan Daerah

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan investasi bodong, judi online, dan pinjaman ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. 

Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu, meminta media memperkuat kolaborasi dalam edukasi keuangan untuk menekan maraknya praktik keuangan ilegal tersebut.

Dalam Media Gathering OJK NTT Semester II 2025 di Malang, Jawa Timur, 8-10 Desember, Japarmen menyampaikan apresiasi kepada insan pers NTT atas pemberitaan kritis dan akurat yang dinilai membantu memperbaiki layanan serta meningkatkan pemahaman publik.

Baca juga : Jabar Teratas Kasus Investasi Bodong

 Ia menyebut pemberitaan media sangat berpengaruh dalam mencegah masyarakat terjerumus dalam penipuan keuangan, terutama di tengah banjir informasi dan rendahnya literasi.

Menurutnya, masih banyak warga menjadi korban investasi ilegal dengan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Ia mendorong media membuat liputan mendalam terkait para korban untuk menunjukkan risiko sosial dan psikologis dari penipuan keuangan.

Selain kejahatan keuangan, OJK menyoroti masih rendahnya daya beli masyarakat NTT. Nilai Tukar Petani (NTP) hanya berada di angka 101, jauh di bawah NTB di angka 125, dipengaruhi tingginya biaya logistik dan dominasi kredit konsumtif yang mencapai lebih dari 60 persen dari total kredit.

Baca juga : Polisi Selidiki Dugaan Kasus Investasi Bodong Berkedok Bisnis Kosmetik di Bekasi

 Keberadaan koperasi tidak sehat dengan bunga tinggi hingga 10 persen per bulan juga masih menjadi persoalan, meski OJK tidak dapat menindak langsung selama lembaga tersebut tidak menghimpun dana masyarakat.

Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan LMS OJK NTT, Polantoro, menegaskan peningkatan inklusi keuangan perlu terus dipercepat untuk menahan maraknya praktik keuangan ilegal yang masih menjebak masyarakat NTT. 

Menurutnya, rendahnya literasi serta keterbatasan akses ke layanan keuangan resmi membuat sebagian masyarakat mudah terjerumus dalam investasi bodong, pinjaman ilegal, hingga judi online. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya aktivitas ekonomi digital dan derasnya promosi yang sulit dibedakan antara legal dan ilegal.

Menurut Polantoro, OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTT terus menggerakkan empat program unggulan sebagai intervensi strategis, yakni KEJAR, KUR, KPMR, dan QRIS. 

Keempatnya disebut berhasil membuka akses keuangan yang lebih aman, inklusif, dan menjangkau hingga lapisan masyarakat paling rentan.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) tumbuh pesat dari 793 ribu menjadi 1,88 juta rekening pelajar, yang menjadi langkah penting dalam menanamkan budaya menabung sejak dini.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp1,867 triliun untuk 45.701 debitur sepanjang 2023–2025, yang mendorong makin banyak UMKM masuk ke pembiayaan produktif.

Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) juga naik signifikan dengan 1.837 rekening dan plafon mencapai Rp6,2 miliar, menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi.

Adapun pemanfaatan QRIS melejit hingga 20 juta transaksi, tumbuh 106 persen secara tahunan, menandai penguatan ekosistem pembayaran digital yang lebih cepat dan aman.

“Semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan yang sehat dan resmi, semakin kecil peluang mereka terjebak praktik keuangan ilegal. Ini bagian dari perlindungan konsumen yang terus kami dorong,” ujar Polantoro.

Ia menegaskan keberhasilan empat program TPAKD tersebut bukan hanya soal angka, tetapi mencerminkan perubahan perilaku masyarakat menuju pemanfaatan layanan keuangan yang lebih bijak.

Menurutnya, OJK juga berkomitmen memperluas edukasi dan bekerja sama dengan pemda, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan media untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. (E-2)