Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam setahun terakhir, Kejaksaan Agung merupakan lembaga paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum lainnya.
“Ada hal-hal yang harus kita apresiasi misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, Kejaksaan Agung itu paling bawah di antara lembaga penegak hukum lainnya,” kata Burhanuddin, saat menjadi pembicara dalam paparan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.
Baca juga: Survei LSI: Kejagung, Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik Sebesar 78%
Burhanuddin mengatakan, saat ini, survei-survei yang dilakukan, baik yang dilakukan Indikator, LSI, Poltracking, menunjukan Kejaksaan Agung lembaga paling dipercaya di antara penegak hukum lain.
“Dan ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Suka atau tidak suka. Apa ini karena pilihan Jokowi terhadap Jaksa Agung atau lainnya. Tapi poinnya adalah tahun terakhir, Kejaksaan Agung adalah The most trusted Lawment Institution,” kata dia.
Baca juga: Kejagung Mau Anggotanya Duduki Jabatan di KPK
Berdasarkan survei yang dilakukan LSI Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan 72%. Sementara KPK di peringkat dua dengan 65%, dan Kepolisian sebesar 60%. (S-4)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved