2 Ormas Keagamaan Diberi Izin Tambang, Pengamat Suara Rakyat Makin tidak Terdengar

PENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok mengatakan akan ada pro dan kontra pasca izin tambang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah.

Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.

"Memang terjadi pro dan kontra, tidak sedikit lapisan muda dari NU dan Muhammadiyah ini," jelasnya kepada Media Indonesia, Minggu (28/6).

Oleh karenanya, ormas terkait berkewajiban untuk melakukan dialog dengan elemen-elemen masyarakat sipil. Hal itu supaya pengelolaan tambang yang akuntabel.

Zaki juga menegaskan, adapun hasil dialog itu nantinya harus mengedepankan pengelolaan akuntabel, tidak eksploitatif, jangan hanya mencari untung terlebih tidak dengan mengorbankan ekosistem setempat.

"Apalagi kedua ormas itu belum memiliki pengalaman panjang dalam urusan tata kelola tambang," jelasnya.

Lebih lanjut ia berharap masyarakat sipil memang perlu terus bersuara dan bersikap kritis terhadap semua kebijakan pemerintah. Apalagi ditemukan indikasi penyalahgunaan contohnya jika proyek izin tambang ini tidak berjalan dengan baik.

Ia menyayangkan, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo suara masyarakat sipil tidak cukup didengar, bahkan mengalami kriminalisasi.

"Saya melihatnya sebagai risiko politik dalam perjuangan. Tapi bagaimanapun, sebagai kekuatan moral atau moral force, kritik-kritik dari masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan good governance berjalan," pungkasnya. (Far)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Reynaldi