Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok mengatakan akan ada pro dan kontra pasca izin tambang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
"Memang terjadi pro dan kontra, tidak sedikit lapisan muda dari NU dan Muhammadiyah ini," jelasnya kepada Media Indonesia, Minggu (28/6).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Oleh karenanya, ormas terkait berkewajiban untuk melakukan dialog dengan elemen-elemen masyarakat sipil. Hal itu supaya pengelolaan tambang yang akuntabel.
Zaki juga menegaskan, adapun hasil dialog itu nantinya harus mengedepankan pengelolaan akuntabel, tidak eksploitatif, jangan hanya mencari untung terlebih tidak dengan mengorbankan ekosistem setempat.
"Apalagi kedua ormas itu belum memiliki pengalaman panjang dalam urusan tata kelola tambang," jelasnya.
Baca juga : Lapan Perkirakan Awal Ramadan Bersama pada 13 April
Lebih lanjut ia berharap masyarakat sipil memang perlu terus bersuara dan bersikap kritis terhadap semua kebijakan pemerintah. Apalagi ditemukan indikasi penyalahgunaan contohnya jika proyek izin tambang ini tidak berjalan dengan baik.
Ia menyayangkan, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo suara masyarakat sipil tidak cukup didengar, bahkan mengalami kriminalisasi.
"Saya melihatnya sebagai risiko politik dalam perjuangan. Tapi bagaimanapun, sebagai kekuatan moral atau moral force, kritik-kritik dari masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan good governance berjalan," pungkasnya. (Far)
Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved