Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA DPR Terpilih yang juga Pengamat BUMN, Firnando H Ganinduto, memberikan analisanya terkait rencana pemerintah untuk membubarkan 8 BUMN. Menurutnya, pembubaran BUMN menjadi solusi terakhir dan harus dipertimbangkan dengan matang.
"Opsi pembubaran sebaiknya langkah terakhir, selama masih bisa diselamatkan dengan restrukturisasi keuangan atau suntikan modal dengan menjadikan perusahaan bisa lebih sehat. Bahkan, kalau mungkin perombakan pengurus atau merger dengan induk perusahaan," ujar peraih gelar, Bachelor of Business Administration Degree di Berkeley College, New York ini kepada media, Sabtu (29/6).
Meskipun pembubaran BUMN dapat menjadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, pengamat BUMN sekaligus professional di bidang perbankan ini mengingatkan bahwa harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir kerugian sosial yang besar.
Baca juga : 7 BUMN Ini Resmi Dibubarkan, Apa Alasannya?
"Saya sarankan untuk melakukan restrukturisasi karena kementerian BUMN harus mempertimbangkan bakal terjadinya PHK yang besar-besaran dan menimpa masyarakat," paparnya.
Diirnya juga menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di beberapa BUMN, tidak hanya yang akan dimatikan.
Ia mendorong pendekatan yang transparan dan inklusif dalam proses ini untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Baca juga : Pengamat Dukung Langkah Menteri Erick Terapkan Good Governance di BUMN
"Perlu pendekatan yang transparan dan inklusif dalam proses restrukturisasi ini untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan utamanya DPR untuk menghasilkan solusi terbaik," tandasnya.
Ia menyebut restrukturisasi memang akan membuat citra BUMN menjadi buruk di mata BI, sehingga apabila restrukturisasi tidak dapat dilakukan, baru opsi terakhir penutupan perusahaan.
"Tapi penutupan dilakukan dengan memastikan pesangon untuk keryawan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," sarannya.
Baca juga : Pengamat Apresiasi Erick Thohir Tuntaskan Masalah PT Istaka Karya
Pihaknya pun memberikan saran terkait praktik terbaik dalam restrukturisasi ke depannya, seperti penerapan teknologi baru, dan peningkatan efisiensi.
"Dalam praktik terbaik restrukturisasi, dikenal penerapan teknologi baru, peningkatan efisiensi operasional, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif," ujar Firnando.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Firnando kembali menegaskan bahwa restrukturisasi merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan pembubaran BUMN termasuk yang sedang ‘sakit’.
Baca juga : Pengamat: Kinerja BUMN Membaik Setelah Jadi Perusahaan Terbuka
“Mari berfokus pada solusi terbaik bagi semua pihak, agar kita dapat menyelamatkan BUMN-BUMN tersebut dan memastikan keberlanjutannya di masa depan,” tegas Firnando.
Firnando Ganinduto adalah Caleg DPR RI Terpilih dari Partai Golkar Dapil Jawa Tengah 1 (Kendal, Semarang, & Salatiga). Firnando memiliki pengalaman bekerja di Matrix Capital Group di New York, lalu Bank DBS Indonesia, PT. Indika Energi, PT. Sorikmas Mining dan CFLD Indonesia.
Firnando meraih gelar Bachelor of Business Administration Degree di Berkeley College di New York. Suami dari News Anchor Gadiza Fauzi ini juga merupakan kakak kandung dari bupati Kendal, Dico Ganinduto. (Nov)
Kontras mencatat bahwa Kepolisian masih menempati klasemen teratas sebagai institusi dengan peristiwa penyiksaan terbanyak
DALAM rangka melakukan reformasi koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) menegaskan bahwa telah membubarkan sebanyak 82.000 koperasi.
Atas insiden yang terjadi di Kemang itu, tegasnya, pihaknya minta siapapun yang terlibat agar diproses secara hukum.
Kapolri juga meminta jajaran untuk tidak menoleransi segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun.
Polda Metro Jaya melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Ade Rahmat mengatakan usai peristiwa, pihaknya menemukan beberapa video yang beredar. Video itu diduga dipotong-potong dan diberi narasi.
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved