Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dibanding lembaga hukum lainnya. Kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung hanya ada di bawah TNI dan Presiden.
Berdasar survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari sejumlah lembaga yang diminta pendapat publik tentang kepercayaan mereka, diketahui TNI mendapatkan kepercayaan paling tinggi dengan 91%.
Diikuti berturut-turut Presiden (84%), Kejagung (78%), Pengadilan (68%), media massa (66%), KPK (64%), Kepolisian (63%), DPR (52%), dan partai politik (50%).
Baca juga: Survei LSI: Tingkat Kepercayaan Lembaga Hukum Meningkat
“Belum berubah masih TNI dan Presiden yang paling teratas. Baru kemudian diikuti kejaksaan,” kata peneliti LSI Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei secara online, Minggu (9/4).
Tren Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum Meningkat
Adapun tren kepercayaan publik terhadap lembaga hukum secara umum mengalami peningkatan. Kepolisian yang pada Januari 2023 terpuruk di tingkat 52%, meningkat menjadi 63% di April 2023. Begitu juga pengadilan yang pada Januari 2023 di angka 58% meningkat menjadi 68%.
Baca juga: Kejagung Mau Anggotanya Duduki Jabatan di KPK
Sementara untuk Kejagung tren kepercayaan relatif stabil. Pada Januari 2023 di 60%, pada April 2023 di angka 68%. Adapun yang sedikit mengalami penurunan adalah KPK.
Pada Januari 2023 kepercayaan di 54%. Lalu naik pada Februari menjadi 68%, tapi kemudian turun di April menjadi 64%.
Penurunan Kepercayaan terhadap KPK
“Dibanding Februari ada penurunan walaupun tidak signifikan adalah KPK. Tapi yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah Kepolisian, dari 61 persen ke 63 persen. Lalu ada Kejaksaan Agung” kata Djayadi Hanan.
Mengenai kepercayaan berdasar demogafi, menurut Hanan, yang memiliki pola adalah kepercayaan terhadap polisi. Misalnya dari segi pendidikan.
"Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin turun kepercayaannya. Begitu juga semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin menurun kepercayaan terhadap kepolisian,” kata Djayadi.
Baca juga: Bongkar Tiga Kasus Korupsi Besar, Kejagung Makin Dipercaya Publik
Pola seperti ini, lanjut dia, tidak ditemukan pada Kejaksaan Agung, KPK dan Pengadilan.
Dipaparkan pula, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum berkorelasi dengan penilaian kinerja presiden.
Mereka yang menyatakan puas dengan kinerja presiden, kata Djayadi, kepercayaannya jauh lebih tinggi terhadap lembaga penegak hukum dibanding yang tidak puas terhadap presiden.
“Misalnya untuk kepolisian, 41,3 persen saja dari masyaakat yang tidak puas kepada kinerja presiden yang menyatakan puas dengan kinerja kepolisian. Lebih sedikit dari yang menyatakan percaya,” ungkap Djayadi. (RO/S-4)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved