Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional terhadap pandangan publik terhadap lembaga hukum yang menangani isu-isu besar, seperti kasus peradilan kasus Ferdy Sambo hingga kasus Koperasi Indosurya.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan membeberkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, seperti Polri hingga kejaksaan meningkat. Tak tanggung-tanggung, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum Polri mencapai 61 persen. Kemudian, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga meningkat hingga 68 persen.
“Secara umum kepercayaan publik terhadap lembaga mengalami peningkatan,” tutur Djayadi dalam rilis temuan LSI secara daring, Rabu (1/3/2023).
Sementara pengadilan juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 52 persen menjadi 58 persen. Peningkatan kepercayaan terhadap lembaga hukum, kata Djayadi, didasari mencuatnya kasus-kasus hukum dalam satu bulan terakhir.
“Tingkat kepercayaan sedikit dibandingkan bulan lalu (Januari), yang paling bawah tapi tetap masih lembaga kepolisian. Persoalan Sambo masih jadi pemicu negatif terhadap kepolisian,” ucapnya.
Terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di dalam penegakan hukum, Djayadi menyebut kejaksaan menjadi pemuncak atau yang paling dipercaya. Lalu, disusul pengadilan, KPK, dan kepolisian.
“KPK masih dianggap belum setinggi kejaksaan dan pengadilan tapi sedikit lebih baik ketimbang kepolisian,” ujarnya.
“Tapi ada peningkatan kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum cenderung meningkat selama satu bulan terakhir,” terangnya.
Baca juga: Reformasi Hukum yang Mendesak
Sementara itu, pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa publik belum melihat persoalan hukum harus pula menjadi tanggung jawab presiden. Contohnya, kata Zainal, dalam kasus Sambo, sudah barang tentu yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah.
“Karena hal ini adalah kegagalan reformasi institusi atau Polri yang di bawah ketiak presiden,” tutur Zainal.
Zainal juga memberi masukan terhadap LSI agar melakukan survei bukan hanya dari isu besar di permukaan. Tetapi, isu-isu seperti penerbitan Perppu Ciptaker, ataupun DPR yang tidak menyidangkan Perppu Ciptaker perlu dimasukan dalam survei.
“Kasus penerbitan Perppu Ciptaker, ataupun DPR yang tidak menyidangkan Perppu, atau misal kasus di MK terkait Aswanto, perlu dimasukan,” pungkasnya.
Survei LSI ini melakukan survei nasional pada awal Februari 2023 dengan margin of error kurang lebih sebesar 2.9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Djayadi menerangkan 1.228 responden yang diwawancara melalui telepon.
“Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional,” tandasnya. (OL-17)
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
EMPAT hakim dan satu panitera yang terjerat dugaan suap menandakan belum tuntasnya agenda reformasi peradilan. Presiden Prabowo Subianto pun harus turun tangan membenahi masalah tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas
Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved