Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai wacana koalisi besar tampak menjadi 'langkah terakhir' dari partai-partai pemerintah untuk mencoba bersama dengan PDIP. Dengan harapan, posisi capres di tangan koalisi besar besutan istana, bukan diserahkan kepada PDIP.
"Dengan kata lain, wacana koalisi besar kemarin merupakan strategi politik untuk 'mengepung PDIP' agar bersedia menyerahkan tiket emasnya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis (6/4).
Kendati demikian, PDIP tampak tetap meminta jatah posisi capres dalam poin negosiasinya. Sedangkan koalisi besar tampak diarahkan untuk mengusung Prabowo sebagai capres di bawah besutan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu berpotensi menemui jalan buntu.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Namun jika negosiasi penentuan capres dan cawapres terjadi deadlock, maka rencana koalisi besar dipastikan bubar," sambungnya.
Menurutnya, koalisi besar juga tidak mudak terbentuk jika mencermati kompleksitas kepentingan dan pertarungan ego antar partai dalam koalisi pemerintahan saat ini. Peran PDIP diduga terlampau dominan dan memonopoli dalam pembagian kue kekuasaan.
Baca juga: NasDem Siap Bertarung Melawan Koalisi Besar
"Persepsi tentang dominasi dalam pembagian kue kekuasaan itu, secara natural, memunculkan upaya partai-partai pemerintah saat ini untuk mencari titik keseimbangan baru. Itulah mengapa partai-partai pemerintahan Jokowi hingga saat ini tampak enggan dan belum ada satu pun yang menunjukkan keseriusannya untuk mendekat ke PDIP," pungkasnya. (RO/Z-7)
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved