Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai wacana koalisi besar tampak menjadi 'langkah terakhir' dari partai-partai pemerintah untuk mencoba bersama dengan PDIP. Dengan harapan, posisi capres di tangan koalisi besar besutan istana, bukan diserahkan kepada PDIP.
"Dengan kata lain, wacana koalisi besar kemarin merupakan strategi politik untuk 'mengepung PDIP' agar bersedia menyerahkan tiket emasnya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis (6/4).
Kendati demikian, PDIP tampak tetap meminta jatah posisi capres dalam poin negosiasinya. Sedangkan koalisi besar tampak diarahkan untuk mengusung Prabowo sebagai capres di bawah besutan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu berpotensi menemui jalan buntu.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Namun jika negosiasi penentuan capres dan cawapres terjadi deadlock, maka rencana koalisi besar dipastikan bubar," sambungnya.
Menurutnya, koalisi besar juga tidak mudak terbentuk jika mencermati kompleksitas kepentingan dan pertarungan ego antar partai dalam koalisi pemerintahan saat ini. Peran PDIP diduga terlampau dominan dan memonopoli dalam pembagian kue kekuasaan.
Baca juga: NasDem Siap Bertarung Melawan Koalisi Besar
"Persepsi tentang dominasi dalam pembagian kue kekuasaan itu, secara natural, memunculkan upaya partai-partai pemerintah saat ini untuk mencari titik keseimbangan baru. Itulah mengapa partai-partai pemerintahan Jokowi hingga saat ini tampak enggan dan belum ada satu pun yang menunjukkan keseriusannya untuk mendekat ke PDIP," pungkasnya. (RO/Z-7)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved