Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Politisi Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) siap berkompetisi melawan koalisi besar jika nantinya betul-betul terbentuk.
"Kalau mereka bergabung, pada pinsipnya kita siap berkompetisi," ujar Saan kepada Media Indonesia, Kamis (6/4).
Menurutnya, hadirnya koalisi besar bukanlah sebuah masalah. NasDem justru menghormati sikap partai-partai yang bergabung di dalamnya.
Baca juga: Jokowi Tak Ikut Campur, Soal Koalisi Besar Disebut Urusan Ketum Parpol
"Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Raya, PDIP bergabung, ya kita hormati," tutur Saan.
Kendati demikian, hingga kini, Koalisi Perubahan masih terus membuka pintu bagi partai politik yang ingin bergabung. Meskipun saat ini, dengan komposisi tiga partai yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, poros sudah memiliki cukup kursi untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Paksakan Kadernya untuk Bakal Capres Koalisi Besar, PDIP Dinilai Arogan
"Kita masih membuka pintu kalau ada yang mau bergabung. Kalau pun tidak ya tidak apa-apa. Kita sudah mencapai batas ambang untuk bergabung Pilpres, sudah 23% lebih," ucapnya.
Isu lahirnya koalisi besar muncul setelah lima ketua umum partai politik hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4).
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir pada agenda tersebut. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved