Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERTEMUAN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yuzril Ihza Mahendra sore ini akan membicarakan rencana terbentuknya koalisi besar.
Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan PBB merupakan partai yang mendukung Prabowo pada 2014 sehingga pada pertemuan hari ini juga akan membicarakan dukungan termasuk rencana koalisi besar.
"Pak yusril sahabat beliau PBB juga sahabat kami di 2014, PBB pendukungnya Pak prabowo. Jadi kita ini sama-sama sedang membahas wacana koalisi besar," ujarnya saat ditemui, Kamis (6/4).
Baca juga : Yusril akan Bertandang ke Kediaman Prabowo Sore Ini
Wacana koalisi besar sangat mungkin terbentuk karena menjadi salah satu solusi situasi saat yang ecara global punya tantangan besar seperti perang di Rusia, persaingan Amerika China dan tantangan besar lainnya.
"Ini memerlukan persatuan. Persatuan ini harus dicontohkan oleh para elit jadi kalau bisa ada koalisi yang besar daripada koalisi yang saat ini lebih efektif juga pemilunya lebih efisien"
Baca juga : Prabowo tidak Larang Sandiaga Uno Pindah ke PPP
Dalam pertemuan nantinya kemungkinan juga akan membicarakan calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Prabowo yang menjadi usul Yuzril. Meski begitu Gerindra sambung dia akan membicarakan hal tersebut dengan PKB sebagai parpol koalisi saat ini .
"Jadi semua aspirasi, kita ada aspirasi kalau dari kami Pak Prabowo capres, kaalau dari PBB Pak Yusril cawapres, dari PKB juga ada. Nanti sama-sama kita bicarakan. Kalau Gerindra tentu adabnya kami terikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB capres dan cawapres kami harus dibicarakan oleh dua orang tersebut," paparnya.
Dia memaparkan kedua parpol juga akan bicara tentang kemungkinan sistem proposional tertutup dan solusinya. Partai Gerindra tetap berpendirian sistem pemilihan legislatif terbuka karena bangsa ini sangat majemuk dan merupakan hak rakyat yang sangat susah payah didapatkan.
"Iya kita juga bicara, ada beda-beda dikit boleh saja. Tapi bagaimana kita cari solusi ke depan secara bersama. Enggak ada masalah. Mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak juga tidak masalah," tukasnya. (Z-4)
MANTAN Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor resmi bergabung ke Partai Demokrat.
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyesalkan keputusan KPU mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Handom
Pengharum ruangan ini berada di salah satu laci lemari kabinet. Namun, penyebab panas atau api muncul yang memicu ledakan masih menjadi pertanyaan.
KETUA Bappilu Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Novi Hariyadi meminta para kader dan simpatisan untuk konsolidasi untuk pemenangan Pilkada 2024.
Dukungan Rais Key ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat Maluku atas perkembangan politik di Indonesia khususnya dalam memperkuat peran PBB di kancah nasional.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved