Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum dapat memastikan terbentuknya wacana koalisi besar. Dalam keterangannya, Kamis (6/4) di Jakarta Selatan Prabowo menekankan semua masih membutuhkan komunikasi yang intens antara partai politik. Rencananya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra selanjutnya Prabowo akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN)
"Kita harus terus menerus membangun komunikasi, silaturahmi politik dan tukar menukar pengalaman dan saling menyampaikan saran. Dan dalam waktu dekat PAN akan datang," ujarnya.
Saat menggelar pertemuan dengan Yusril, dia mengatakan keinginannya untuk membangun politik kekeluargaan dalam memastikan berjalannya demokrasi. Yusril merupakan sahabat lama lama Prabowo yang juga mendukung langkahnya maju menjadi calon presiden pada 2014.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Kita sudah sahabat lama. Dan saya sudah sampaikan hendaknya politik kita menjadi keluarga besar demokrasi harus bercirikan kekeluargaan itu keyakinan saya bahwa proses demokrasi ini sangat penting kita perlu saling mengoreksi. Dan kalau PBB kali tidak dukung saya kebangetan," ungkapnya.
Sementara itu Yusril menuturkan telah mendengarkan penjelasan dan visi misi Prabowo tentang bangsa dan negara juga demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Larang Sandiaga Uno Pindah ke PPP
"Prabowo menjelaskan visi tentang bangsa dan negara tentang demokrasi. Para pemimpin bangsa bisa saling bersatu, tidak bercerai berai," tuturnya
Prabowo dan Yusril untuk melihat masa depan bangsa bukan masa lalu. Hal ini terkait dengan kolisi besar yang diwacanakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami sepakat untuk melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Sudah ada ancang-ancang koalisi walaupun masih cair. Gerindra terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun," tambahnya.
Yusril menyepakati pernyataan prabowo yang menginginkan politik kekeluargaan. Sebab demokrasi yang khas Indonesia dilandasi kerjasama dan kekeluargaan.
"Perbedaan bukan yang frontal dan tajam. Segala kemungkinan terbuka politik ini tidak rigid dan selalu dinamis. Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan seluruh partai-partai baik partai Islam atau kebangsaan.Masalah pencalonan presiden dan cawapres belum final. Proses itu masih berjalan kita menjalin tali silaturahmi," tukasnya.
Sebelumnya pertemuan Yusril dan Prabowo digelar di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan. Pertemuan selama sekitar satu jam tersebut dihadiri pada petinggi partai yang mengenakan pakaian serba putih. (Sru/Z-7)
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved