Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum dapat memastikan terbentuknya wacana koalisi besar. Dalam keterangannya, Kamis (6/4) di Jakarta Selatan Prabowo menekankan semua masih membutuhkan komunikasi yang intens antara partai politik. Rencananya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra selanjutnya Prabowo akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN)
"Kita harus terus menerus membangun komunikasi, silaturahmi politik dan tukar menukar pengalaman dan saling menyampaikan saran. Dan dalam waktu dekat PAN akan datang," ujarnya.
Saat menggelar pertemuan dengan Yusril, dia mengatakan keinginannya untuk membangun politik kekeluargaan dalam memastikan berjalannya demokrasi. Yusril merupakan sahabat lama lama Prabowo yang juga mendukung langkahnya maju menjadi calon presiden pada 2014.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Kita sudah sahabat lama. Dan saya sudah sampaikan hendaknya politik kita menjadi keluarga besar demokrasi harus bercirikan kekeluargaan itu keyakinan saya bahwa proses demokrasi ini sangat penting kita perlu saling mengoreksi. Dan kalau PBB kali tidak dukung saya kebangetan," ungkapnya.
Sementara itu Yusril menuturkan telah mendengarkan penjelasan dan visi misi Prabowo tentang bangsa dan negara juga demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Larang Sandiaga Uno Pindah ke PPP
"Prabowo menjelaskan visi tentang bangsa dan negara tentang demokrasi. Para pemimpin bangsa bisa saling bersatu, tidak bercerai berai," tuturnya
Prabowo dan Yusril untuk melihat masa depan bangsa bukan masa lalu. Hal ini terkait dengan kolisi besar yang diwacanakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami sepakat untuk melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Sudah ada ancang-ancang koalisi walaupun masih cair. Gerindra terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun," tambahnya.
Yusril menyepakati pernyataan prabowo yang menginginkan politik kekeluargaan. Sebab demokrasi yang khas Indonesia dilandasi kerjasama dan kekeluargaan.
"Perbedaan bukan yang frontal dan tajam. Segala kemungkinan terbuka politik ini tidak rigid dan selalu dinamis. Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan seluruh partai-partai baik partai Islam atau kebangsaan.Masalah pencalonan presiden dan cawapres belum final. Proses itu masih berjalan kita menjalin tali silaturahmi," tukasnya.
Sebelumnya pertemuan Yusril dan Prabowo digelar di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan. Pertemuan selama sekitar satu jam tersebut dihadiri pada petinggi partai yang mengenakan pakaian serba putih. (Sru/Z-7)
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
Menko Yusril Ihza Mahendra tegaskan vonis bebas Delpedro Marhaen dkk bersifat final. Berdasarkan KUHAP baru, Jaksa tidak dapat ajukan kasasi. Simak ulasan lengkapnya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menko Yusril Ihza Mahendra meminta JPU tidak ajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro Marhaen dkk. Yusril tegaskan aturan KUHAP baru dan hormati independensi hakim
Menko Yusril Ihza Mahendra jelaskan mekanisme ganti rugi bagi Delpedro Marhaen dkk melalui praperadilan sesuai KUHAP baru. Simak prosedur dan dasar hukumnya
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved