Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum dapat memastikan terbentuknya wacana koalisi besar. Dalam keterangannya, Kamis (6/4) di Jakarta Selatan Prabowo menekankan semua masih membutuhkan komunikasi yang intens antara partai politik. Rencananya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra selanjutnya Prabowo akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN)
"Kita harus terus menerus membangun komunikasi, silaturahmi politik dan tukar menukar pengalaman dan saling menyampaikan saran. Dan dalam waktu dekat PAN akan datang," ujarnya.
Saat menggelar pertemuan dengan Yusril, dia mengatakan keinginannya untuk membangun politik kekeluargaan dalam memastikan berjalannya demokrasi. Yusril merupakan sahabat lama lama Prabowo yang juga mendukung langkahnya maju menjadi calon presiden pada 2014.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Kita sudah sahabat lama. Dan saya sudah sampaikan hendaknya politik kita menjadi keluarga besar demokrasi harus bercirikan kekeluargaan itu keyakinan saya bahwa proses demokrasi ini sangat penting kita perlu saling mengoreksi. Dan kalau PBB kali tidak dukung saya kebangetan," ungkapnya.
Sementara itu Yusril menuturkan telah mendengarkan penjelasan dan visi misi Prabowo tentang bangsa dan negara juga demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Larang Sandiaga Uno Pindah ke PPP
"Prabowo menjelaskan visi tentang bangsa dan negara tentang demokrasi. Para pemimpin bangsa bisa saling bersatu, tidak bercerai berai," tuturnya
Prabowo dan Yusril untuk melihat masa depan bangsa bukan masa lalu. Hal ini terkait dengan kolisi besar yang diwacanakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami sepakat untuk melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Sudah ada ancang-ancang koalisi walaupun masih cair. Gerindra terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun," tambahnya.
Yusril menyepakati pernyataan prabowo yang menginginkan politik kekeluargaan. Sebab demokrasi yang khas Indonesia dilandasi kerjasama dan kekeluargaan.
"Perbedaan bukan yang frontal dan tajam. Segala kemungkinan terbuka politik ini tidak rigid dan selalu dinamis. Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan seluruh partai-partai baik partai Islam atau kebangsaan.Masalah pencalonan presiden dan cawapres belum final. Proses itu masih berjalan kita menjalin tali silaturahmi," tukasnya.
Sebelumnya pertemuan Yusril dan Prabowo digelar di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan. Pertemuan selama sekitar satu jam tersebut dihadiri pada petinggi partai yang mengenakan pakaian serba putih. (Sru/Z-7)
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.
Tujuh tersangka telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.
Yusril mengaku belum mengetahui kepastian jumlah mahasiswa Indonesia yang ditangkap. Ia mempersilahkan awak media bertanya ke Kemlu.
PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved