Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum dapat memastikan terbentuknya wacana koalisi besar. Dalam keterangannya, Kamis (6/4) di Jakarta Selatan Prabowo menekankan semua masih membutuhkan komunikasi yang intens antara partai politik. Rencananya setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra selanjutnya Prabowo akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN)
"Kita harus terus menerus membangun komunikasi, silaturahmi politik dan tukar menukar pengalaman dan saling menyampaikan saran. Dan dalam waktu dekat PAN akan datang," ujarnya.
Saat menggelar pertemuan dengan Yusril, dia mengatakan keinginannya untuk membangun politik kekeluargaan dalam memastikan berjalannya demokrasi. Yusril merupakan sahabat lama lama Prabowo yang juga mendukung langkahnya maju menjadi calon presiden pada 2014.
Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Kita sudah sahabat lama. Dan saya sudah sampaikan hendaknya politik kita menjadi keluarga besar demokrasi harus bercirikan kekeluargaan itu keyakinan saya bahwa proses demokrasi ini sangat penting kita perlu saling mengoreksi. Dan kalau PBB kali tidak dukung saya kebangetan," ungkapnya.
Sementara itu Yusril menuturkan telah mendengarkan penjelasan dan visi misi Prabowo tentang bangsa dan negara juga demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Larang Sandiaga Uno Pindah ke PPP
"Prabowo menjelaskan visi tentang bangsa dan negara tentang demokrasi. Para pemimpin bangsa bisa saling bersatu, tidak bercerai berai," tuturnya
Prabowo dan Yusril untuk melihat masa depan bangsa bukan masa lalu. Hal ini terkait dengan kolisi besar yang diwacanakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami sepakat untuk melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Sudah ada ancang-ancang koalisi walaupun masih cair. Gerindra terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun," tambahnya.
Yusril menyepakati pernyataan prabowo yang menginginkan politik kekeluargaan. Sebab demokrasi yang khas Indonesia dilandasi kerjasama dan kekeluargaan.
"Perbedaan bukan yang frontal dan tajam. Segala kemungkinan terbuka politik ini tidak rigid dan selalu dinamis. Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan seluruh partai-partai baik partai Islam atau kebangsaan.Masalah pencalonan presiden dan cawapres belum final. Proses itu masih berjalan kita menjalin tali silaturahmi," tukasnya.
Sebelumnya pertemuan Yusril dan Prabowo digelar di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan. Pertemuan selama sekitar satu jam tersebut dihadiri pada petinggi partai yang mengenakan pakaian serba putih. (Sru/Z-7)
Serge merupakan arga negara Prancis yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika (ekstasi) di Tangerang pada 2005.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved