Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan rancangan Peraturan Presiden (PP) mengenai pembayaran gaji pegawai eselon I Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir selesai.
Hal itu diutarakan Mahfud menanggapi tertundannya pembayaran gaji Kepala Otorita IKN dan pegawainya selama berbulan-bulan.
“Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga : Rakyat Diajak Pilih Logo Ibu Kota Nusantara, Berhadiah Motor Listrik
Pada Senin (3/4), Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan saat rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bahwa masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya.
Perpres itu, ujarnya, sedang dibahas oleh Menkopolhukam dan diajukan pada Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat para pegawai tersebut belum menerima gaji selama berbulan-bulan.
"Kalau boleh jujur juga saya dan Pak Dhony Raharjo (Wakil Kepala Otorita IKN) juga butuh waktu 11 bulan hingga kami dapat salary. Jadi ya...Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon I ke bawah ini di Menko Polhukam. Dan ini meluncur ke Presiden sekarang," tuturnya. (Z-4)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved