Kapolri Tunjuk Komjen Rycko Amelza Dahniel Jadi Kepala BNPT

Kapolri Tolak Usulan Polri di Bawah Kementerian, harus di Bawah Presiden

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.

Kapolri Tingkatkan Pemahaman Personel untuk Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Listyo menyatakan bahwa Polri terus melangkah dengan berbagai upaya sosialisasi skala besar untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran penegak hukum di lapangan.

Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal

Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal

Sekolah di Aceh Tamiang Ditargetkan Bisa Segera Beroperasi

Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan. 

Kapolri Ingatkan Polisi Jangan Baper soal Fenomena No Viral No Justice

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.

Kapolri Minta Maaf, Akui Kinerja Polri Jauh dari Sempurna

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.

Jurnalis Filipina Frenchie Mae Cumpio Divonis 12 Tahun Penjara atas Dakwaan Terorisme

Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.

Perpres Jadi Pagar Hukum Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Dinilai Inkonstitusional

Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional

DPR Tunggu Surpres TNI Tangani Terorisme

Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.

Pelibatan TNI Tangani Terorisme tidak Boleh Tabrak Supremasi Sipil

Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).

Penanganan Terorisme Harus Patuh Hukum

Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia