Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan akhir dari terungkapnya praktik penyelundupan dan kecurangan yang merugikan negara senilai Rp349 triliun di Kemenkeu harus bermuara pada proses hukum di persidangan. Sebab isu yang sudah menjadi perbincangan publik selama sebulan terakhir itu harus dijawab secara terbuka pula kepada publik.
“Karena ini sudah menjadi bahasan publik begitu lama maka ini pun harus dibuka di tengah publik. Publik tentu ingin melihat aksi akhirnya, proses hukum di persidangan dan perampasan aset hasil kejahatan itu,” ungkapnya.
Zaenur yang dihubungi, Rabu (29/3) mengungkapkan fakta yang ada yakni proses di DPR merupakan proses politik sedangkan TPPU adalah masalah hukum. Jadi ujung penyelesaiannya secara hukum melalui penyidikan dan penuntutan di persidangan. Hal itu merupakan penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum.
Baca juga: Komisi III Suarakan Lagi Hak Angket Menyikapi Polemik Rp349 Triliun
“Yang perlu dipertanyakan tindak lanjut dari Menkopolhukam juga langkah tindak lanjut Kemenkeu yang juga punya kewenangan tindak pidana asal, cukai, kepabeanan dan pajak. Seharusnya dilis hasil analisis yang belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan Kemenkeu itu semua harus diproses sampai kepada penyidikan TPPU,” sambungnya.
Dia menambahkan penyidikan dalam konteks TPPU di bidang pajak, kepabeanan dan cukai bisa juga kewenangan Kemenkeu yang memiliki penyidik PNS. Jika itu terkait pajak maka Kemenkeu harus menjelaskan ke publik dan DPR apakah itu sudah ditindaklanjuti. Sedangkan yang disampaikan Mahfud menyangkut TPPU oknum internal bisa ditangani oleh Polri.
Baca juga: Rapat Soal Rp349 Triliun, Mahfud Diminta Lobi Jokowi Bikin Perppu Perampasan Aset
“Intinya ujung dari keributan ini harus penyelidikan dan penyidikan juga investigasi,” tandasnya.
Dorongan berupa langkah hukum juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Taufik Basari yang sejak awal sudah bersepakat untuk membongkar praktik koruptif tersebut.
“Ini sangat mengejutkan pemaparan ini karena berbeda sekali dengan keterangan dari Sri Mulyani di Komisi IX. Artinya ada masalah di sini karena datanya berbeda. Saya rekomendasikan ini clear ada dua data yang berbeda satu data pasti salah. Maka kita harus pansuskan kalau menurut saya kita kejar data yang salah, apa yang terjadi kenapa ada data yang salah, apa yang menyebabkan ini terjadi kemudian tindak lanjut apa terkait penegakan hukum yang bisa kita kawal,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari paguĀ Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved