Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai tak ada lompatan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya pertemuan demi pertemuan yang digelar hanya melahirkan hasil yang berputar-putar.
“Itu-itu saja. KPP ini koalisi serba paling. Paling cepat diumumkan, paling rajin rapat, paling banyak sosialisasi capres tapi sekaligus paling bingung dalam konsolidasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Kendati demikian, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu menilai Piagam KPP mengukuhkan beberapa hal. Pertama, Partai Demokrat terkukuhkan dalam koalisi yang menetapkan Anies Baswedan sebagai capres.
Baca juga: Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Kian Kokoh
“Artinya, Partai Demokrat sudah sulit keluar dari koalisi ini, seturut dengan piagam ini ditetapkan,” terusnya.
Kedua, memberi peluang lebih besar bagi Anies untuk mencari dan menetapkan cawapres pendampingnya.
Baca juga: 5 Kriteria Cawapres yang Diinginkan Anies Baswedan
“Dalam bahasa lain, peluang dan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melemah dan punya potensi besar tidak akan mendampingi Anies sebagai cawapres,” sambungnya.
Ray juga menilai ada peningkatan peluang Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres dalam KPP. Hal itu dengan sendirinya meninggalkan AHY sebagai calon pendamping Anies dalam Pilpres 2024.
“Peluang ini akan makin kuat jika tidak ada pengumuman cawapres koalisi KPP dalam waktu dekat ini. Jika sampai Juni tidak jua ada pengumuman AHY sebagai cawapres Anies, maka peluang Khofifah untuk dipilih makin kuat dan potensial,” lanjutnya.
Ray menjabarkan strategi Partai Demokrat yang masuk terlalu dalam, akan memperlemah daya tawar mereka di tengah koalisi dan akan berimbas besar. Salah satunya melemahnya daya tawar AHY sebagai cawapres dan menurunnya daya elektoral Partai Demokrat secara umum.
“Ini kemenangan setengah bagi NasDem dan PKS,” pungkasnya. (RO/Z-7)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved