Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai tak ada lompatan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya pertemuan demi pertemuan yang digelar hanya melahirkan hasil yang berputar-putar.
“Itu-itu saja. KPP ini koalisi serba paling. Paling cepat diumumkan, paling rajin rapat, paling banyak sosialisasi capres tapi sekaligus paling bingung dalam konsolidasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Kendati demikian, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu menilai Piagam KPP mengukuhkan beberapa hal. Pertama, Partai Demokrat terkukuhkan dalam koalisi yang menetapkan Anies Baswedan sebagai capres.
Baca juga: Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Kian Kokoh
“Artinya, Partai Demokrat sudah sulit keluar dari koalisi ini, seturut dengan piagam ini ditetapkan,” terusnya.
Kedua, memberi peluang lebih besar bagi Anies untuk mencari dan menetapkan cawapres pendampingnya.
Baca juga: 5 Kriteria Cawapres yang Diinginkan Anies Baswedan
“Dalam bahasa lain, peluang dan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melemah dan punya potensi besar tidak akan mendampingi Anies sebagai cawapres,” sambungnya.
Ray juga menilai ada peningkatan peluang Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres dalam KPP. Hal itu dengan sendirinya meninggalkan AHY sebagai calon pendamping Anies dalam Pilpres 2024.
“Peluang ini akan makin kuat jika tidak ada pengumuman cawapres koalisi KPP dalam waktu dekat ini. Jika sampai Juni tidak jua ada pengumuman AHY sebagai cawapres Anies, maka peluang Khofifah untuk dipilih makin kuat dan potensial,” lanjutnya.
Ray menjabarkan strategi Partai Demokrat yang masuk terlalu dalam, akan memperlemah daya tawar mereka di tengah koalisi dan akan berimbas besar. Salah satunya melemahnya daya tawar AHY sebagai cawapres dan menurunnya daya elektoral Partai Demokrat secara umum.
“Ini kemenangan setengah bagi NasDem dan PKS,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved