Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Kian Kokoh

Koalisi Perubahan dan Persatuan semakin meneguhkan diri sebagai koalisi pertama yang sudah terbentuk dan memiliki calon presiden untuk Pemilu 2024, yakni Anies Baswedan. Dalam piagam yang ditandatangi oleh tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Piagam itu menjadi modal pokok dan keputusan bulat memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024–2029. Dalam keterangannya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang juga anggota tim kecil mengatakan tiga parpol telah sepakat dan diikat oleh kehendak rakyat atas putusan terbaik memilih Anies Baswedan untuk dicalonkan pada 2024.

“Kami sepakat. Ini jadi sebuah kepastian yang lebih membuak cakrawala kita tentang capres dan koalisi kita sudah memiliki kepastian. Sudah ditandangantani ketiga pimpinan parpol dan diberikan calon dan wakilnya diserahkan kepada Anies. Bagaimana mekanismenya itu sudah disusun tim kecil ini. Kita tidak masuk lagi pada spekulasi agar kita tidak terjebak sulap abunawas. Kami perjuangkan demokrasi punya sirkulasi adanya kepastian pergantian kepemimpinan,” ujarnya, di Jakarta, Jumat, (24/3).

Baca juga: Nama Yenni Wahid Masuk Radar Koalisi Perubahan

Koalisi perubahan menurutnya tidak akan berkurang namun bisa saja bertambah dengan bergabungnya partai politik lain. Hal ini karena koalisi masih membuka komunikasi dengan banyak partai dan mencari sosok wakil calon presiden yang kemudian akan diseleksi oleh tim delapan. Saat ditanya terkait target deklarasi paket capres dan cawapres, Willy memperkirakan akan dilakukan setelah Ramadan.

“Setelah Ramadan. Ramadan ini kami istiqomah dulu. Kenapa belum menetapkan kapan akan melakukan deklarasi besar, berharap ada partai lain yang bisa bergabung," ujar Willy.

Baca juga: Demokrat Manut dengan Cawapres yang Diinginkan Anies

Ditambahkan Willy, untuk nama cawapres tim 8 yang menggodok itu. Semua bersepakat menyerahkan itu kepada Anies untuk memilih dan menentuan siapa yang akan mendampinginya. Namun, hasil rapat dengan masing-masing ketua umum menugaskan itu kepada tim delapan yang akan mematangkan, melakukan proses seleksi, dan mendiskusikan serta memfinalisasi siapa yang akan jadi cawapres.

Enam Poin Kesepakatan

Dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan Kebayoran Baru Jakarta, Jumat (24/3) Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengemukakan enam butir kesepakatan yang tertuang dalam piagam koalisi.

Pertama yakni Partai NasDem, Demokrat dan PKS telah sepakat menamai koalisi dengan sebutan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua adalah kesepakatan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024–2029. Ketiga yaitu Anies Baswedan diberikan mandat untuk mencari dan menentukan calon wakil presiden.

"Keempat memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya, dalam rangka memperluas basis dukungan," jelas Riefky.

Poin selanjutnya adalah telah disepakati untuk dibentuk sekretariat bersama yang difungsikan tim kecil melakukan persiapan Koalisi Perubahan.

“Poin keenam, Koalisi Perubahan sepakat akan pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung di Pilpres 2024”

Sementara itu, yang juga hadir dari keterangan pers tersebut Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengungkapkan dengan adanya piagam tersebut maka sudah dipastikan ambang batas parlemen untuk mengusung capres sudah terpenuhi 28,3%.

“Kami mendengarkan aspirasi publik bahwa kenapa terbaik mengusung Anies Baswedan. Kami akan lanjutkan untuk dengarkan suara masyrakat untuk mencari cawapres yang paling pantas. Kami sudah rumuskan mekanisme lebih utamakan suara publik. Kami tidak eksklusif tiga parpol ini kami tetap terbuka parpol lain yang bargabung ke sini dan Anies juga berkomunikasi dengan parpol lain atau pimpinan parpol koalisi ini,” ungkapnya.

Dia juga menghimbau kedewasaan demokrasi kita sesuai yang diamanatkan UU sehinga semua parpol bisa mencalonkan capres dan cawapresnya dan berkompetisi secara sehat dan publik bisa memilih kepala pemerintahan dengan adil dan aman.

“Menghasilkan kualitas pemilu dan pimpinan yang baik pula. Kedewasaan kita dalan berdemokrasi sudah baik dan kedewasaan elit harus lebih dari itu,” tukasnya.

(Z-9)