Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOORDINATOR Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menanggapi informasi tentang Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menawarkan opsi damai dan masuk menjadi peserta Pemilu 2024.
“Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU harus melaksanakan prinsip kepastian hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ucapnya.
Mediasi dalam sengketa proses pemilu hanya bisa terjadi pada saat persidangan di Bawaslu. Hal ini diatur dalam Pasal 468 ayat (3) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu tahapan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
Baca juga: KPU Resmi Serahkan Memori Banding Gugatan Prima
“Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Hal ini termaktub dalam Pasal 471 ayat (7) UU No 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 471 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu (12/3)
Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belum membaca secara rinci putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Tapi menurutnya putusan yang kontroversial ini harus menjadi pertimbangan semua pihak khususnya DPR, pemerintah dan partai politik.
Baca juga: Segala Cara Menunda Pemilu
“Saya sendiri belum membaca detailnya dan kontroversi ini hendaknya dijadikan satu bahan pertimbangan semua yang kekuatan strategis DPR, pemerintah, partai politik. Dijadikan renungan apa yang terjadi di PN,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Dalam berbagai diskusi, Partai Prima maupun pihak PN Jakarta Pusat mengatakan putusan ini tidak menunda pemilu
tahapan menuju Pemilu 2024 tidak terganggu setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima yang berdampak pada penundaan pemilu ke 2025.
KAMMI mengadukan KPU ke DKPP, karena dinilai lalai dalam merespon gugatan perdata Partai Prima di PN Jakarta Pusat.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU merasa tidak perlu lagi untuk menghadirkan saksi dalam perkara tersebut mengingat KPU merupakan pelaku kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai.
Presiden Joko Widodo tidak akan turut campur terkait vonis penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Dengan pencabutan gugatan perdata dari Prima, masalah penundaan sisa tahapan pemilu 2024 bisa dihentikan.
Bawaslu berupaya mengedukasi pelajar untuk menggunakan hak pilih mereka
Diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
Dalam upaya pengawasan, Bawaslu akan melakukannya menjelang masa kampanye, pada saat kampanye, hingga masa kampanye selesai.
Peserta pemilu bisa melaksanakan pertemuan internal dengan menggelar sosialisasi dan pendidikan politik dengan hanya melibatkan struktur, caleg, dan anggota partai.
Bawaslu akan mengawal terlaksana pemilu yang aman dan damai dengan slogan Jabar Anteng (aman, netral, tenang).
Bawaslu adalah wasit perhelatan pemilu. Untuk menjaga kondusifitas, wasitnya harus mampu dan kapable
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved