Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memanggil kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono untuk klarifikasi kekayaannya yang mencapai Rp13 miliar. Rencana pemeriksaan Andhi Pramono disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan Nugroho.
"Sudah ada panggilan klarifikasi jumat nanti. Tepatnya dipanggil untuk klarifikasi ke pusat," ungkapnya, Kamis (9/3).
Andhi, kata Nugroho, menjadi salah satu pejabat Kemenkeu yang dipanggil untuk klarifikasi kekayaan, setelah sempat viral di media sosial. Nugroho mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan menyelidiki konten yang viral di media sosial.
Baca juga: Rumah Mewah yang Diduga Milik Kepala Bea Cukai Makassar Didalami
"Itu jadi ranah Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan. Pihaknya cuma menunggu seperti apa hasil klarifikasi. Setahu saya dia itu kinerjanya selama di Makassar ini sangat bagus," ujarnya.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Makassar, yang sementara menjabat sebagai Pelaksana harian Kepala Bea Cukai Makassar, Irwan SA mengaku pemanggilan Andhi tidak mengganggu aktivitas Bea Cukai Makassar.
Baca juga: Pergerakan Transaksi Janggal Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu Sudah Terendus Sejak 2009
"Memang Pak Andhi sekarang dalam rangka ke Jakarta. Tentu berita ini harus diklarifikasi. Tentu juga teman-teman media tau agenda Pak Andhi selama bertugas di Makassar, yang menurut kami dan penilaian kinerja daru pimpinan kami, sebenarnya cukup baik," tambah Irwan.
Irwan enggan berkomentar tentang Andhi, karena itu masalah pribadi. "Kami tentunya tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena sudah ada tim yang melakukan penilaian dan penelitian," lanjut Irwan.
Terkait pelayanan, semua tetap berjalan dan siap siaga melakukan pelayanan. Terlebih pelayan sudah daring (dalam karungan) alias online, sehingga semua pelayanan terselenggara dengan baik.
"Kami juga melakukan mekanisme survei melalui aplikasi, jikalau ada gangguan dan keluhan terkait pelayanan, maka ada mekanisme protes. Pak, ini layanan, kok terhambat akibat berita ini? Kita pastikan tidak, karena kita tetap konsisten melaksanakan tugas 100% dengan baik dan benar. Tidak terpengaruh dengan isu ini, karena isu ini harus diselesaikan dengan baik," urai Irwan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Desember 2021, Andhi Purnomo diketahui melaporkan harta kekayaan senilai Rp13 miliar, atau tepatnya Rp13.753.365.726.
Dalam LHKPN itu, Andhi Purnomo memiliki 15 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp6,9 miliar. Selanjutnya ada 13 item alat transportasi senilai total Rp1,8 miliar. Hartanya juga berasal dari harta bergerak senilai Rp706 juta lebih, surat berharga senilai Rp2,9 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,2 miliar lebih.
Sebelumnya, ada konten yang diunggah warganet di Twitter menyoroti gaya hidup anak dan istri Andhi Purnomo. Salah satunya harga setelan baju senilai Rp22 juta. (Z-3)
Festival ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tak heran bila aeroboxing kini menjadi salah satu opsi olahraga yang banyak dipilih komunitas kebugaran di sejumlah kota besar.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memulai pagi di kawasan CPI Makassar, Selasa (25/11), dengan berolahraga bersama warga dan komunitas lari setempat
Rasa haru dan bahagia menyelimuti hati Dwi Nurmas, ayah dari Bilqis, bocah empat tahun yang sempat dilaporkan hilang dan akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat.
TRANSFORMASI lingkungan dan ekonomi yang inspiratif terjadi di Kompleks TNI AL, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan.
Ini bukti pemerintah kota menghadirkan solusi nyata bagi warga di pulau-pulau terluar, terisolasi hingga wilayah perbatasan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved