Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memanggil kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono untuk klarifikasi kekayaannya yang mencapai Rp13 miliar. Rencana pemeriksaan Andhi Pramono disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan Nugroho.
"Sudah ada panggilan klarifikasi jumat nanti. Tepatnya dipanggil untuk klarifikasi ke pusat," ungkapnya, Kamis (9/3).
Andhi, kata Nugroho, menjadi salah satu pejabat Kemenkeu yang dipanggil untuk klarifikasi kekayaan, setelah sempat viral di media sosial. Nugroho mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan menyelidiki konten yang viral di media sosial.
Baca juga: Rumah Mewah yang Diduga Milik Kepala Bea Cukai Makassar Didalami
"Itu jadi ranah Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan. Pihaknya cuma menunggu seperti apa hasil klarifikasi. Setahu saya dia itu kinerjanya selama di Makassar ini sangat bagus," ujarnya.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Makassar, yang sementara menjabat sebagai Pelaksana harian Kepala Bea Cukai Makassar, Irwan SA mengaku pemanggilan Andhi tidak mengganggu aktivitas Bea Cukai Makassar.
Baca juga: Pergerakan Transaksi Janggal Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu Sudah Terendus Sejak 2009
"Memang Pak Andhi sekarang dalam rangka ke Jakarta. Tentu berita ini harus diklarifikasi. Tentu juga teman-teman media tau agenda Pak Andhi selama bertugas di Makassar, yang menurut kami dan penilaian kinerja daru pimpinan kami, sebenarnya cukup baik," tambah Irwan.
Irwan enggan berkomentar tentang Andhi, karena itu masalah pribadi. "Kami tentunya tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena sudah ada tim yang melakukan penilaian dan penelitian," lanjut Irwan.
Terkait pelayanan, semua tetap berjalan dan siap siaga melakukan pelayanan. Terlebih pelayan sudah daring (dalam karungan) alias online, sehingga semua pelayanan terselenggara dengan baik.
"Kami juga melakukan mekanisme survei melalui aplikasi, jikalau ada gangguan dan keluhan terkait pelayanan, maka ada mekanisme protes. Pak, ini layanan, kok terhambat akibat berita ini? Kita pastikan tidak, karena kita tetap konsisten melaksanakan tugas 100% dengan baik dan benar. Tidak terpengaruh dengan isu ini, karena isu ini harus diselesaikan dengan baik," urai Irwan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Desember 2021, Andhi Purnomo diketahui melaporkan harta kekayaan senilai Rp13 miliar, atau tepatnya Rp13.753.365.726.
Dalam LHKPN itu, Andhi Purnomo memiliki 15 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp6,9 miliar. Selanjutnya ada 13 item alat transportasi senilai total Rp1,8 miliar. Hartanya juga berasal dari harta bergerak senilai Rp706 juta lebih, surat berharga senilai Rp2,9 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,2 miliar lebih.
Sebelumnya, ada konten yang diunggah warganet di Twitter menyoroti gaya hidup anak dan istri Andhi Purnomo. Salah satunya harga setelan baju senilai Rp22 juta. (Z-3)
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
petugas menyisir lapak demi lapak di area dalam pasar. Sampel makanan diambil langsung dari pedagang, lalu diuji di tempat menggunakan metode rapid test
Harga pangan di Pasar Terong terpantau relatif stabil dengan pasokan yang mencukupi.
Masjid Al-Markaz juga mengoperasikan dapur umum khusus yang memproduksi 1.000 hingga 1.200 porsi hidangan berbuka puasa setiap harinya untuk para jemaah.
MENYAMBUT Ramadan, Polrestabes Makassar tidak hanya fokus pada pengamanan tempat ibadah, tetapi juga menyatakan perang terhadap kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved