Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Senin, 13 Maret 2023. Pertemuan itu dipastikan belum membahas soal koalisi antara kedua partai.
"Belum sih. Belum sampai ke arah koalisi," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat dihubungi, Rabu, (8/3).
Mardiono membeberkan pertemuan itu sebatas silaturahmi sesama partai politik (parpol). Pertemuan itu juga dipastikan membahas soal perpolitikan nasional.
Baca juga : PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP
"Tentu kita bersilaturahmi. Sebenarnya umum aja sih. Tapi beliau dari PBB yang datang ke PPP," ucap Mardiono.
Mardiono enggan berspekulasi soal arahan sikap mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, PBB salah satu mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca juga : Dukungan KIB Dinilai Mengarah kepada Erick Thohir untuk Cawapres
"Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja. PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu, secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," ucap Mardiono. (Z-8)
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved