Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Senin, 13 Maret 2023. Pertemuan itu dipastikan belum membahas soal koalisi antara kedua partai.
"Belum sih. Belum sampai ke arah koalisi," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat dihubungi, Rabu, (8/3).
Mardiono membeberkan pertemuan itu sebatas silaturahmi sesama partai politik (parpol). Pertemuan itu juga dipastikan membahas soal perpolitikan nasional.
Baca juga : PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP
"Tentu kita bersilaturahmi. Sebenarnya umum aja sih. Tapi beliau dari PBB yang datang ke PPP," ucap Mardiono.
Mardiono enggan berspekulasi soal arahan sikap mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, PBB salah satu mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca juga : Dukungan KIB Dinilai Mengarah kepada Erick Thohir untuk Cawapres
"Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja. PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu, secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," ucap Mardiono. (Z-8)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved