Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Senin, 13 Maret 2023. Pertemuan itu dipastikan belum membahas soal koalisi antara kedua partai.
"Belum sih. Belum sampai ke arah koalisi," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat dihubungi, Rabu, (8/3).
Mardiono membeberkan pertemuan itu sebatas silaturahmi sesama partai politik (parpol). Pertemuan itu juga dipastikan membahas soal perpolitikan nasional.
Baca juga : PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP
"Tentu kita bersilaturahmi. Sebenarnya umum aja sih. Tapi beliau dari PBB yang datang ke PPP," ucap Mardiono.
Mardiono enggan berspekulasi soal arahan sikap mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, PBB salah satu mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca juga : Dukungan KIB Dinilai Mengarah kepada Erick Thohir untuk Cawapres
"Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja. PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu, secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," ucap Mardiono. (Z-8)
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved