Harta Pejabat Disorot, Wapres Dorong Kementerian Bersih-Bersih

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan kementerian lain perlu melakukan bersih-bersih menyangkut gaya hidup mewah dan kebiasaan pamer harta oleh para pejabat ataupun keluarga mereka. Kritik terhadap gaya hidup para pejabat aparatur sipil negara (ASN) mencuat setelah salah seorang anak dari mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo, terlibat kasus penganiayaan dan membuat gaya hidup keluarga Rafael disorot.

Mario kerap memamerkan kendaraan motor mewah seperti Harley Davidson dan mobil Jeep Wrangler Rubicon melalui media sosial. Rafael akhirnya dicopot setelah kasus tersebut. Menurut Wapres, kasus itu menjadi peringatan bagi pejabat-pejabat lain.

"Apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap itu memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menteri Keuangan sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian kepada yang lain-lain. Bahkan juga sudah dipecat dan diperiksa, ini untuk tentu memberikan peringatan kepada yang lain dan akan dilakukan juga penelitian kepada yang lain," kata Wapres di sela-sela kunjungan kerja menghadiri peringatan Isra Miraj di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3).

Kemenkeu, sambung Wapres, telah melakukan upaya sistematis menindaklanjuti kritik publik. Wapres tidak menampik selain di Kementerian Keuangan, ada pejabat yang dianggap mempunyai harta terlalu besar serta tidak wajar. Oleh karena itu, kasus Rafael, menurutnya, menjadi momentum bersih-bersih di kementerian lain. Ia pun mendorong pembenahan terus-menerus antara lain meneliti harta para pejabat ASN.

"Bahwa di dalamnya (Kementerian Keuangan) masih ada, saya kira itu memang tentu belum 100%, bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di tempat-tempat yang lain dan itulah yang terus kita perbaiki," ungkap Wapres.

Baca juga: KPK Sebut Modus Korupsi di Ditjen Pajak bukan Mencuri Uang Negara

Setelah kasus Rafael muncul, ada desakan dari masyarakat untuk tidak perlu melaporkan pajak. Merespons itu, Wapres juga mengimbau agar masyarakat tetap taat membayar pajak. Pasalnya Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan sistem, tata kelola perpajakan hingga digitalisasi serta sistem pajak daring agar rasio pendapatan dari pajak meningkat.

"Langkah itu antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan. Karena itu saya kira tidak tepat lah, kalau kemudian hal yang seperti itu menjadi isu hingga timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang tidak mau membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," tukas Wapres.(OL-5)