Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Capai 0% di Tahun Ini

WAKIL Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah optimistis menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun ini. Dia menjelaskan telah ada pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini. Hal ini disampaikan wapres dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, secara daring, Rabu (18/9).

"Pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia. Kita optimistis target ini bisa tercapai," ujarnya

Ma'ruf menyampaikan pemerintah perlu menjaga agar tren penurunan angka ekstrem terus berlanjut. Menurutnya program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.

Baca juga : Guru Besar Unsoed: Menaikkan Pendapatan Jauhkan Masyarakat Dari Bank Emok

Untuk itu, katanya, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan. Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program.

"Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain," jelasnya.

Aspek penting lainnya, lanjut Wapres, yang harus diperhatikan pemangku kepentingan adalah konvergensi dan sinergitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem menerima program yang ada seperti program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana permukiman.

"Oleh karena itu penting adanya kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah," pungkasnya.