Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEJUMLAH parpol berkunjung ke Partai Golkar, diantaranya Nasdem, PKS dan berikutnya PKB. Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan Partai Golkar menarik dikunjungi partai politik lain karena pengalaman mereka.
“Sebagai partai papan atas, Golkar tentu sarat pengalaman sehingga menjadi sentrum bagi partai lain untuk bertukar pikiran dalam merajut visi kebangsaan ke depan,” ujar Yusak ketika berbincang hari ini (9/2). Selain itu, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, komunikasi menjadi lebih baik.
“Banyaknya kunjungan ke Partai Golkar juga menandai keluwesan Pak Airlangga dalam membangun komunikasi politik dengan parpol lain. “ kata Yusak. Contohnya inisiasi Golkar menolak sistem proporsional tertutup bersama tujuh partai lain, menunjukkan kemampuan Golkar," imbuh Yusak.
Ia juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Airlangga menjadi inisiator 8 parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. "Tentu ini sangat positif bagi upaya rekonsolidasi demokrasi di Indonesia,“ imbuh Yusak.
Saat ini Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meski begitu, Golkar tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain. Kunjungan parpol ke Golkar untuk menjalin silaturahmi politik dan menjaga situasi nasional tetap kondusif.
“Golkar sangat luwes dalam membangun komunikasi politik nya bersama poros-poros koalisi lain yang ada. Tentu ini menjadi energi positif untuk menghindari adanya ketegangan dan turbulensi atas blok-blok politik yang ada,“ tandas Yusak.
Baca juga: Besok, Cak Imin Akan Bertemu Airlangga Sambil Jalan Santai
Golkar dikabarkan akan kedatangan tamu dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya, Golkar juga menerima kunjungan dari rombongan dari elite Nasdem dan PKS. Golkar dan PKB pun dikabarkan tengah menyusun rencana pertemuan.
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Firman Noor menilai silaturahmi yang belakangan terjadi antara elite partai politik (parpol) merupakan upaya untuk mengkonsoliasikan kekondusifan situasi jelang Pemilu 2024.
"Saya kira masih berkaitan dengan kepentingan elite-elite untuk mengkondisikan situasi agar lebih kondusif," terangnya.
Pertemuan itu bisa dilihat sebagai upaya konsolidasi untuk melaksanakan jadwal pemilu sesuai ketentuan dan dukungan pada sistem pemilu proporsinal terbuka.
"Tidak ada sesuatu yang menyimpang dari kepentingan mereka pada umumnya, untuk menjalankan pemilu dengan proporsional terbuka, terus tetap terjadinya pemilu (sesuai jadwal). Itu saya kira agenda untuk terus terkonsolidasikan. Karena tetap ada kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan itu," tambahnya.
Pendekatan
Menurut Firman, pertemuan parpol itu juga mungkin membawa agenda untuk melakukan pendekatan. Akan terjadi upaya saling menarik parpol untuk bergabung dalam suatu koalisi. "Ada ajakan yang sifatnya cukup serius. Ada yang mungkin sekadar basa-basi. Tapi komunikasi akan selalu dibangun," tegasnya.
Tidak hanya Golkar, Firman menilai partai lain cukup aktif dalam membangun silaturahmi. "Saya kira semuanya cukup aktif, tidak hanya Golkar," terusnya.
Menurutnya, masing-masing partai ingin membangun dan memperbesar pengaruh dan kekuatan politik. "Ya Golkar tentu saja mencoba untuk membangun sebuah kekuatan politik yang lebih besar. Itu saya kira wajar, seperti keinginan pada umumnya partai," sambungnya.
Kendati demikian, Firman menyebut parpol harus mampu membangun komunikasi politik yang apik karena beberapa partai telah terikat komitmen dengan koalisi.
"Cuma kan di situ menariknya, karena sebagian partai kan sudah terikat komitmen, sebagian belum. Ini memang harus pintar-pintarnya bagaimana komunikasi itu dibangun. Jangan juga koalisi yang sudah di depan mata malah hilang. Itu harus dipertimbangkan," pungkasnya.(RO/OL-4)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved