Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri secara signifikan.
Ia memastikan bahwa laporan yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) itu sudah ditindaklanjuti melalui rapat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait.
"Ini juga sudah kita rapatkan dua kali. Ini akan menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Apakah itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, saya rasa tidak," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).
Sebagaimana diketahui, TII mengumumkan skor IPK Indonesia sebesar 34 dari skala 100 di 2022. Angka tersebut lebih rendah dari 2021 yang kala itu masih berada di 38.
Di level Asia Tenggara Asia Tenggara, skor Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Jangankan bersaing dengan Singapura yang mengantongi nilai 83, Indonesia saja kini kalah dengan Malaysia yang memiliki skor 47, Timor Leste dan Vietnam 42, serta Thailand 36. (OL-8)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai Indonesia masih berada di kubangan korupsi meski ada peningkatan dalam Corruption Perception Index.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tidak puas dengan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved