Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri secara signifikan.
Ia memastikan bahwa laporan yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) itu sudah ditindaklanjuti melalui rapat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait.
"Ini juga sudah kita rapatkan dua kali. Ini akan menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Apakah itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, saya rasa tidak," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).
Sebagaimana diketahui, TII mengumumkan skor IPK Indonesia sebesar 34 dari skala 100 di 2022. Angka tersebut lebih rendah dari 2021 yang kala itu masih berada di 38.
Di level Asia Tenggara Asia Tenggara, skor Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Jangankan bersaing dengan Singapura yang mengantongi nilai 83, Indonesia saja kini kalah dengan Malaysia yang memiliki skor 47, Timor Leste dan Vietnam 42, serta Thailand 36. (OL-8)
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai Indonesia masih berada di kubangan korupsi meski ada peningkatan dalam Corruption Perception Index.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, menegaskan meski meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Bivitri menyoroti sejumlah indikator penyusun IPK Indonesia 2024 yang sebenarnya diisi oleh para pihak yang menaruh harapan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Setelah revisi UU KPK pada 2019, pemberantasan korupsi berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.
KETUA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tidak puas dengan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved