Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas perihal anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam mengakui bahwa selama ini pemerintah pusat masih menemui sejumlah persoalan. Terutama terkait hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
Sebagai contoh, proses perizinan, kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum dalam berusaha. "Itu semua membuat ada kekhawatiran dari investor tentang kepastian hukum dan macam-macam. Itu memang mempengaruhi, jadi agak turun," ujar Mahfud seusai rapat terbatas, Senin (6/2).
Baca juga: Korupsi Politik Penyebab Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Namun, dia juga menyoroti beberapa aspek yang sudah diperbaiki. Seperti, sistem demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, serta pemberantasan korupsi. "Kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan demorkasi itu naik, meskipun kecil," imbuhnya.
Mahfud pun memastikan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembenahan. Salah satu upaya konkret adalah dengan memasifkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca juga: Mahfud: Komentar Luhut dan Tito Turunkan Indeks Persepsi Korupsi
Dengan adanya platform tersebut, semua proyek atau kegiatan di kementerian/lembaga akan dijalankan secara daring, termasuk dalam proses kerja sama dengan pelaku usaha.
"Sehingga, tidak ada lagi tawar menawar, apa lewat lisan, apa lewat yang lain. Di situ, kalau ada yang mau proyek, ada pedomannya. Siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN," jelas Mahfud.
Di luar itu, Kepala Negara juga akan kembali memanggil pihak yang mengikuti rapat hari ini untuk memberikan arahan lebih lanjut.
"Nanti mungkin dalam 2-3 hari ke depan, kami akan dipanggil lagi oleh Presiden, yang akan menyampaikan arahan terkait apa yang harus dilakukan," tutupnya.(OL-11)
Dua tahun kemudian, IPK terbaru kemudian diluncurkan. Hasilnya malah menjadi makin buruk.
Di kawasan ASEAN, CPI Indonesia 2020 itu di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).
Melorotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi.
Pihaknya akan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas serta memastikan transparansi dalam kontrak dan pengadaan barang pemerintah.
Kemunduran IPK Indonesia sebanyak tiga poin menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Di IPK 2020, Indonesia turun satu peringkat ke posisi lima di Asia Tenggara, di bawah Singapura yang mempunyai skor IPK 85, Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).
Menpora Zainudin Amali berharap penegak hukum terus mencari otak di balik aksi pelemparan batu bus Persis Solo, hingga perusakan kantor Arema FC.
Erick Thohir mengatakan PSSI terus mendorong proses hukum atas tragedi tersebut agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal.
Kepolisian pun mengimbau masyarakat segera melapor, jika ditemukan praktik pinjaman online ilegal. Kasus yang meresahkan masyarakat siap diusut.
Haikal Hassan dipastikan tidak menghadiri panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus bercerita mimpi bertemu Rasulullah SAW.
Tiga tersangka baru yang ditetapkan Polda Metro Jaya dalam kasus mafia tanah aktris Nirina Zubir, yakni Moch Syaf Alatas, Ahmad Efrilliatio Ordiba dan Cito.
KAI Commuter mengambil sikap tegas atas terjadinya dugaan tindak pelecehan di dalam KRL yang terjadi pada Jumat (15/7), sekitar pukul 16.10 WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved