Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan korupsi politik dan konflik kepentingan para pejabat menjadi salah satu penyebab utama turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan selepas mengikuti rapat terbatas terkait anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/2).
"Yang banyak disorot itu kan korupsi politik dan conflict of interest karena politisi ikut ke bisnis, pejabat ikut menentukan bisnis punya perusahaan, punya saudara dan sebagainya," ujar Mahfud selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/2).
Baca juga: Mahfud: Komentar Luhut dan Tito Turunkan Indeks Persepsi Korupsi
Selain itu, penyusunan dan pengesahan peraturan perundangan yang tidak memenuhi aspek keadilan juga menjadi pwnilaian yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks Indonesia.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti semua masalah tersebut. Perbaikan akan terus dilakukan dan komitmen untuk berperang melawan korupsi masih tetap kuat.
"Nanti kita bedah semua. Presiden juga masih mempelajari semua laporan ini. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.(OL-4)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil dan pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo mewakili 10 amici lainnya menyampaikan isi amicus curiae.
Pemkot Bandung telah melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan karakter, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi target selanjutnya untuk diadopsi menjadi muatan lokal.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved