Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan korupsi politik dan konflik kepentingan para pejabat menjadi salah satu penyebab utama turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan selepas mengikuti rapat terbatas terkait anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/2).
"Yang banyak disorot itu kan korupsi politik dan conflict of interest karena politisi ikut ke bisnis, pejabat ikut menentukan bisnis punya perusahaan, punya saudara dan sebagainya," ujar Mahfud selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/2).
Baca juga: Mahfud: Komentar Luhut dan Tito Turunkan Indeks Persepsi Korupsi
Selain itu, penyusunan dan pengesahan peraturan perundangan yang tidak memenuhi aspek keadilan juga menjadi pwnilaian yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks Indonesia.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti semua masalah tersebut. Perbaikan akan terus dilakukan dan komitmen untuk berperang melawan korupsi masih tetap kuat.
"Nanti kita bedah semua. Presiden juga masih mempelajari semua laporan ini. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.(OL-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil dan pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo mewakili 10 amici lainnya menyampaikan isi amicus curiae.
Pemkot Bandung telah melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan karakter, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi target selanjutnya untuk diadopsi menjadi muatan lokal.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved